2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pihaknya memproses hukum pelaku pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), tidak berhenti pada sanksi administratif. Sikap itu disampaikan Mentan saat berdialog dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, beberapa hari lalu.
Amran menyampaikan langkah penegakan hukum berjalan seiring tindakan tegas internal. Dua pekan sebelumnya, ia memecat seorang pegawai yang terbukti melakukan pungli dalam proses penyaluran alsintan di lapangan.
“Ada yang menipu rakyat. Dua minggu lalu sudah saya pecat. Tidak ada toleransi,” kata Mentan di Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, penindakan dilakukan setelah penelusuran internal menemukan penyalahgunaan kewenangan. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang semestinya diberikan tanpa biaya.
Temuan internal menunjukkan nilai pungutan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit alsintan. Di salah satu lokasi, nilai pungli mencapai sekitar Rp600 juta, menimbulkan kerugian besar bagi petani dan mencederai kepercayaan publik terhadap program berbasis APBN.
“Jangan nyolong. Masa rakyat disuruh bayar Rp50 juta sampai Rp600 juta. Itu langsung saya copot,” ujar Amran.
Mentan menekankan, pemecatan bukan tindakan simbolik. Program pemerintah yang menyentuh kepentingan jutaan petani tidak boleh dirusak oleh satu orang yang menyalahgunakan jabatan.
“Masa satu orang mau mengganggu kepentingan 286 juta rakyat. Risiko apa pun saya siap terima, yang penting saya berpihak pada rakyat,” ucap Amran.
Ia menyampaikan, Kementerian Pertanian membuka dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungli maupun penyimpangan lain. Seluruh laporan diverifikasi secara menyeluruh, lalu ditindak dengan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dialog bersama HKTI dimanfaatkan untuk menegaskan agenda bersih-bersih birokrasi. Penegakan integritas aparatur diposisikan sebagai fondasi penguatan tata kelola bantuan pertanian agar tepat sasaran dan adil.
