3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penelitian terbaru menunjukkan aksi iklim yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan pendanaan atau inovasi teknologi. Integrasi sistem keuangan, pengembangan teknologi, dan reformasi tata kelola dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan iklim yang berdampak nyata dan berkeadilan.
Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Agricultural Ecology and Environment. Studi ini menawarkan kerangka kerja terpadu yang ditujukan untuk membantu negara berkembang merancang strategi iklim yang lebih efektif di tengah keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis.
Penelitian ini disusun oleh Indrajit Mondal, Subrata Gorain, Suman Dutta, Soumyadeep Das, dan Ayushman Malakar melalui tinjauan literatur atas berbagai riset iklim global. Para peneliti menyoroti bahwa negara berpendapatan rendah dan menengah merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun memiliki kontribusi emisi yang relatif kecil.
“Perubahan iklim adalah tantangan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang terpisah-pisah, temuan kami menunjukkan investasi keuangan, inovasi teknologi, dan reformasi tata kelola harus berjalan bersama untuk menciptakan solusi iklim yang nyata dan berkelanjutan,” tulis para peneliti dalam korespondensi dengan Eurasia Review, Ahad (8/2/2026).
Studi ini memperkenalkan kerangka kerja Keuangan–Teknologi–Tata Kelola yang memetakan keterkaitan antara instrumen pembiayaan, kebijakan publik, dan penerapan teknologi iklim. Meski pembiayaan iklim global terus meningkat, penelitian ini menemukan sebagian besar dana masih terserap pada sektor mitigasi, sementara pendanaan adaptasi relatif tertinggal.
Akibatnya, banyak wilayah rentan dinilai belum memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi bencana terkait iklim. Peneliti mencatat hanya sebagian kecil pendanaan iklim yang diarahkan untuk mendukung adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Dari sisi teknologi, riset ini menyoroti peran energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa dalam menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, teknologi penangkapan karbon, pertanian cerdas iklim, serta sistem pemantauan bencana berbasis kecerdasan buatan dinilai berpotensi memperkuat ketahanan iklim.
Namun, para peneliti menegaskan kemajuan teknologi tidak akan efektif tanpa dukungan tata kelola yang memadai. Kebijakan yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta distribusi pendanaan yang tidak efisien disebut kerap menghambat penerapan solusi iklim di wilayah yang paling membutuhkan.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi kebijakan, penguatan mekanisme pembiayaan campuran antara sektor publik dan swasta, serta perluasan kemitraan internasional. Instrumen seperti obligasi hijau, pinjaman konsesional, dan asuransi iklim dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong investasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana.
Studi ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan pengetahuan masyarakat adat dalam perancangan solusi iklim. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih adaptif dalam mendorong pertanian berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Para peneliti mengingatkan target global seperti emisi nol bersih pada pertengahan abad berisiko sulit tercapai tanpa koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Tanpa integrasi antara pembiayaan, teknologi, dan tata kelola, kebijakan iklim dinilai berpotensi tetap terfragmentasi dan kurang efektif.
“Karya kami menyediakan peta jalan bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan organisasi iklim untuk merancang strategi iklim yang lebih inklusif dan efisien,” tulis para peneliti.
