3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak dan memberhentikan aparat TNI-Polri yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, Prabowo harus menunjukkan ketegasannya dalam memberantas praktik demikian.
"Kalau memang ada backing dari aparat, berhentikan. Dia kan pemimpin tertinggi, panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kepolisian. Berhentikan seluruh anggota TNI dan Polri yang terlibat," kata Feri saat diwawancara di sela-sela partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Hakordia Darurat Iklim di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025).
Komentar Feri tersebut menanggapi pernyataan Prabowo yang mengaku menerima laporan soal adanya personel TNI-Polri yang mendukung aktivitas penyelundupan dan tambang ilegal. Karena hal itu telah diungkap, Feri berpendapat, Prabowo semestinya bisa segera menindak para oknum tersebut.
"Kalau sekadar omong-omong untuk meredakan situasi, saya pikir akan membuat Presiden malu suatu waktu nanti," ujar Feri.
Dia kemudian mengomentari soal bencana di Sumatera, termasuk adanya pengakuan Menteri Lingkungan Hidup yang menyebut deforestasi memperparah dampak banjir di sana. Menurut Feri, hal itu tak boleh berhenti hanya sekadar pengakuan.
Feri menilai, tetap harus ada bentuk pertanggungjawaban terkait persoalan tersebut. "Pengakuan saja tidak cukup ya. Penjahat yang mengaku sekalipun tidak menghentikan dia untuk dihukum," katanya.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo mengaku menerima laporan soal adanya keterlibat personel TNI-Polri dalam aktivitas penyelundupan dan tambang ilegal. "Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi (lain juga)," kata Prabowo.
Dia pun mengungkap contoh kasus yang terjadi di Bangka. "Contoh dari Bangka penyelundupan timah yang berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat ada petugas TNI yang terlibat, dapat juga laporan petugas Polri terlibat," ujarnya.
Prabowo kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri bisa menindak para personelnya yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum tersebut. "Ini bener-bener berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini, dan juga kegiatan-kegiatan ilegal pelanggaran hukum harus kita hadapi dengan serius, kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita harus bertekad menyelesaikan masalah ini," ucapnya.
