13 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait target menuju swasembada bahan bakar minyak (BBM). Presiden dengan tegas mengatakan, bakal mendorong upaya setop impor BBM dalam lima tahun ke depan.
Menurut Faisal, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dari sikap pemerintah. Arah kebijakannya perlu diperjelas terlebih dahulu. Baru kemudian pembahasannya mengarah ke potensi sumber daya alam (SDA) yang ada, demi memenuhi target.
Ia menjelaskan, Indonesia sedang berproses merespon kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ada upaya negosiasi bilateral. Faisal menyebut, berdasarkan informasi yang ia pelajari, salah satu opsi yang Indonesia tawarkan yakni, meningkatkan volume impor migas dari AS.
"Nah ini kan, bukannya justru bertolak belakang dengan upaya menargetkan swasembada BBM kan? Jadi artinya, pemerintah ini arahnya bagaimana sebetulnya?" ujarnya.
Faisal mempertanyakan keseriusan target menuju swasembada BBM itu. Ia melihat, saat ini apa yang ditargetkan, bertolak belakang dengan tindakan yang sedang dilakukan delegasi Indonesia di panggung internasional.
"Tapi kalau mau swasembada BBM, malah membuka impor migas karena serangan dan tekanan dari AS. Jadi arah kebijakannya diclearkan dulu, dijelaskan dulu, dipastikan," ujar Direktur Eksekutif CORE.
Ia melanjutkan, apabila sudah jelas arahnya, baru pembahasannya berlanjut ke potensi. Presiden mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk berdiri di atas kaki sendiri. Salah satunya kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Kepala Negara mengatakan CPO sudah masuk komoditas kritis, strategis. Banyak negara lain ingin membeli CPO dari Indonesia. Menurut Prabowo, beberapa di antaranya Mesir, Pakistan, India, juga negara-negara Eropa.
Berdasarkan pernyataan di atas, munculah narasi bakal stop impor BBM. Presiden menargetkan hal itu tercapai dalam lima tahun ke depan, artinya maksimal di 2030. Menurut Faisal, detailnya harus diturunkan dalam Langkah strategis.
Ada program berjenjang yang jelas. Program pemanfaatan sawit menjadi BBM. Menurutnya tidak harus menyeluruh, terpenting, langkahnya dituangkan dalam kebijakan dan dieksekusi. "Kalau mau mendorong blend minyak dengan sawit, berarti kan program biofuel. Tidak harus B100 ya, B20, B30, B40, dst, itu kan berarti harus digalakkan. Nah ini kan perlu eksekusi yang clear dan roadmap," ujar Faisal.
Sehingga tidak hanya sekadar target. Tapi bisa dimplementasikan sesuai peta jalan yang dibuat. Sebelumnya Prabowo membahas wacana swasembada Energi dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI.
Gagasan mengenai Kemandirian energi, salah satunya BBM, pernah ia utarakan beberapa saat lalu. Kali ini, Prabowo secara tegas mendorong stop impor BBM di era ia memerintah. "Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM dari manapun," kata Presiden.
Prabowo menerangkan, demi memenuhi kebutuhan BBM, negara harus mengeluarkan uang 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk impor per tahun. Menurutnya, dengan SDA yang ada, Indonesia tidak perlu melakukan importasi BBM itu.
"Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad Indonesia dalam lima tahun akan datang, harus swasembada BBM. Harus swasembada energi," ujar Presiden.
Ia memahami pernyataannya tentu memancing diskusi lanjutan. Akan ada yang bertanya bagaimana hal itu bisa tercapai? Apalagi jika melihat situasi saat ini, lifting migas Indonesia belum sampai separuh kebutuhan nasional.
"Harus bisa! Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah. Harus bisa, merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri," tegas Presiden.
Sebelumnya, ia membahas situasi dunia saat ini. Menurut Prabowo Indonesia selalu berpotensi "diganggu" oleh pihak lain. Alasannya karena kekayaan alam berlimpah. Presiden mencontohkan Indonesia sebagai penghasil komoditas nikel terbesar di dunia. Kemudian bauksit nomor enam di dunia. Lalu tak ketinggalan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).
