2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons atas arahan pemerintah pusat yang menggalakkan penghematan energi, terutama untuk sumber energi yang masih bergantung pada bahan bakar impor. “Pemerintah Kota Bogor merespons arahan dari pemerintah pusat terkait WFH dalam rangka efisiensi energi yang masih bergantung pada BBM impor,” ujarnya di Balai Kota Bogor, Rabu.
Pemkot Bogor saat ini menyesuaikan kebijakan dengan mengacu pada Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025 yang telah diterbitkan. Implementasi kebijakan ini akan memetakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat menerapkan WFH tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. OPD dengan fungsi administratif lebih fleksibel menerapkan sistem kerja ini, sementara unit yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti kelurahan dan sektor kesehatan, tetap beroperasi di kantor.
Dedie menegaskan bahwa penerapan WFH akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. “Kami memerlukan sedikit waktu agar implementasinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. SKPD yang tidak memungkinkan melaksanakan WFH akan tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Penguatan Sistem Elektronik
Pemkot Bogor juga terus mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efektivitas pelaksanaan WFH. Rencananya, kebijakan WFH akan mulai diterapkan pada April 2026, dengan skema satu hari kerja penuh dalam satu pekan, meskipun masih menunggu finalisasi dan arahan lanjut dari pemerintah pusat. “Nanti akan diterbitkan Kepwal baru atau revisi Kepwal untuk memastikan hari dan OPD mana saja yang melaksanakan WFH,” tambah Dedie.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menambahkan bahwa kebijakan WFH juga bagian dari langkah efisiensi operasional di pemerintahan. Menurutnya, WFH dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi listrik di kantor, serta mendorong pemanfaatan rapat daring. “Ini bentuk efisiensi, misalnya mobil dinas bisa disimpan di rumah atau di kantor, lampu kantor dimatikan, dan rapat dilakukan melalui zoom,” kata Denny.
Pemetaan OPD masih disusun dengan mempertimbangkan jenis layanan kepada masyarakat. Denny menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengurangi kinerja ASN, baik dari sisi beban kerja maupun target output yang harus dicapai. “Untuk sistem absensi tetap ada, nanti akan disiapkan mekanisme berbasis daring. WFH ini tidak mengurangi beban kerja, target output, dan target lainnya,” ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
