3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bio Farma (Persero) menyatakan akan lebih gencar mencari peluang kerja sama dengan negara-negara lain. Ini dilakukan setelah Amerika Serikat memutuskan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5/2025), Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, mengatakan perusahaan berencana melakukan penetrasi pasar secara lebih agresif. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
“Bulan lalu kami bertemu dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan di sana ada juga perusahaan vaksin Arab Saudi, Arabio, yang ingin bekerja sama dengan kami. Kami akan menjajaki kerja sama untuk beberapa produk, termasuk penjualan dan transfer teknologi,” ujarnya.
Shadiq mengakui, keputusan AS untuk keluar dari WHO akan berdampak pada hilangnya kontribusi dana sekitar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 32 triliun bagi organisasi tersebut. Menurut dia, hal ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasokan vaksin global, termasuk untuk Bio Farma.
Ia menjelaskan kontribusi dana dari negara-negara anggota WHO, termasuk AS, kerap disalurkan melalui The Vaccine Alliance (GAVI), perpanjangan tangan dari UNICEF dan WHO, yang berperan penting dalam memberikan pesanan kepada produsen vaksin di seluruh dunia.
“Kami akan terdampak karena secara kebetulan, wakil direktur kami juga menjadi salah satu anggota dewan GAVI. Dalam pertemuan bulan lalu, disebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, GAVI mengalami kekurangan pendanaan,” ungkap Shadiq.
Ia menyebut kekurangan tersebut bukan hanya disebabkan oleh keputusan AS, tetapi juga kemungkinan adanya penahanan dana dari negara-negara lain akibat meningkatnya tensi perang dagang global.
Shadiq juga mengungkapkan bahwa permintaan ekspor vaksin polio buatan Bio Farma cenderung terbatas pada situasi darurat seperti wabah atau pandemi. Hal ini membuat potensi ekspor vaksin tersebut menjadi terbatas dalam kondisi normal.
Pada Januari 2025, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan penarikan AS dari keanggotaan WHO. Pemerintah AS menilai WHO gagal menangani pandemi Covid-19 serta krisis kesehatan lainnya, dan dianggap tidak melakukan reformasi yang diperlukan.
Mereka juga menuduh WHO tidak cukup independen dari pengaruh politik negara-negara anggota. Selain itu, AS merasa kontribusi dana yang diminta WHO dari mereka terlalu besar dan tidak sebanding dengan kontribusi dari negara lain.
sumber : Antara
