Pemda Bebaskan Pajak Daerah untuk Kendaraan Listrik, Begini Sikap Asosiasi SPKLU

21 hours ago 16

SPKLU disiapkan untuk melayani kebutuhan pengguna jalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemilik SPKLU Swasta Indonesia (ASPELUSI) Anthony Utomo menegaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui pembebasan pajak daerah dan relaksasi kebijakan ganjil genap untuk kendaraan listrik, merupakan sinyal positif yang dapat mempercepat pertumbuhan investasi infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (SPKLU) oleh sektor swasta di Indonesia.

Menurut Anthony, langkah pemerintah provinsi tidak hanya mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, namun juga menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada infrastruktur pendukung mobilitas listrik nasional.

“Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat,” ujar Anthony Utomo yang juga merupakan Managing Director pengembang SPKLU swasta Utomo Charge+.

Anthony menjelaskan, selama ini tantangan utama investasi SPKLU bukan hanya pada aspek teknologi dan investasi awal, tetapi juga terkait kepastian utilisasi dan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Dengan adanya kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik serta relaksasi aturan ganjil genap, maka daya tarik kepemilikan EV meningkat secara signifikan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi.

ASPELUSI menilai bahwa momentum ini perlu segera direspons dengan percepatan pembangunan jaringan charging station oleh sektor swasta secara lebih masif dan terdistribusi.

“Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional. Swasta harus mulai melihat SPKLU sebagai infrastruktur masa depan, sama pentingnya dengan SPBU pada era kendaraan konvensional,” tambahnya.

Lebih lanjut, ASPELUSI menekankan bahwa keterlibatan swasta sangat penting mengingat kebutuhan investasi infrastruktur EV di Indonesia akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Kolaborasi antara pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet akan menjadi kunci percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Read Entire Article
Politics | | | |