2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menyoroti lambannya penanganan krisis di Bandung Zoo, yang dinilai tidak sejalan dengan arahan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Ono mengungkapkan, sejak agustus 2025 sebelum matinya anak harimau benggala yang bernama Huru Hara, pihaknya telah menyampaikan informasi kepada pengelola maupun ke Wali Kota Bandung terkait arahan Megawati yang menekankan langkah cepat penyelamatan satwa. Salah satu opsi yang disampaikan adalah pemindahan hewan ke kebun binatang lain seperti Kebun Binatang Ragunan maupun Kebun Binatang Surabaya.
“Sejak awal arahan Ibu Mega jelas, yakni memastikan keselamatan satwa melalui relokasi sementara ke kebun binatang lain. Bahkan komunikasi lintas daerah sudah sempat dilakukan, namun tidak ada tindak lanjut konkret,” ujar Ono kepada wartawan di Bandung Zoo, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, selain relokasi, arahan tersebut juga menekankan pentingnya pemenuhan pakan satwa secara optimal dengan keterlibatan pemerintah. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak berjalan efektif dalam waktu yang cukup lama.
Ono menilai, sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026 ini, kondisi kebun binatang dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Selama periode itu, pengelolaan hanya mengandalkan donasi dari pengunjung, yang berdampak pada menurunnya kualitas pakan satwa.
“Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan. Tidak boleh ada pembiaran dalam waktu yang panjang, apalagi menyangkut kesejahteraan satwa,” kata Ono.
Dia juga menyoroti kondisi pasca pencabutan izin lembaga konservasi oleh Kementerian Kehutanan. Meski pengelolaan telah diambil alih, Ono menyebut belum ada koordinasi yang jelas dengan para karyawan, keeper, maupun kurator di lapangan.
“Tidak ada rapat, tidak ada SOP yang disampaikan. Ini menimbulkan kebingungan di tingkat operasional,” katanya.
Ono pun mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dan terukur, termasuk memperjelas tata kelola serta memastikan kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, arahan dari pimpinan nasional seperti Megawati seharusnya menjadi pijakan kuat dalam pengambilan kebijakan, bukan sekadar wacana tanpa implementasi.
