3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment. Pigai menganggapnya bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.
Atas dasar itulah, Pigai tak menentang kebijakan Dedi. Sebab, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar HAM.
“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” kata Pigai di Jakarta pada Senin (5/5/2025).
Pigai menjelaskancorporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. Sedangkan apa yang dilakukan Pemprov Jabar menurutnya bukan bagian dari hal itu.
“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan. Tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” ujar Pigai.
Pigai merasa kebijakan Dedi tetap sesuai dengan koridor HAM. Program Dedi itu rencananya akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
"Sepanjang pendidikan yang menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," ujar Pigai.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar. Dedi pun mengatakan program akan diperluas tidak hanya SMP tapi juga untuk tingkat SMA.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).
Dedi menyampaikan hingga saat ini program tersebut sudah memasuki hari ketiga di Purwakarta. Sejumlah orang tua disebutkan mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program serupa.
Dedi menyebutkan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.
