6 hours ago
11
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersiap mengikuti pelantikan pejabat negara/pemerintah oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Presiden Prabowo resmi melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, PEKAN BARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat menekankan pentingnya pengelolaan sampah melalui teknologi penangkapan gas metana (methane capture) dan Refuse Derived Fuel (RDF). Ia menegaskan inisiatif-inisiatif tersebut merupukan langkah yang perlu perlu didorong agar dapat segera terimplementasi dan memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” kata Jumhur dalam kunjungan kerja di Provinsi Riau, Selasa (5/5/2026).
Dalam pernyataannya, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan salah satu fokus penanganan sampah di Provinsi Riau adalah menghentikan praktik open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) TPA Muara Fajar II. Pemerintah sudah meninggalkan praktik tersebut secara bertahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
Sebagai bagian dari komitmen mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Nationally Determined Contributions (NDC), Kementerian Lingkunan Hidup mendukung pembangunan fasilitas methane capture di TPA Muara Fajar II. Teknologi ini diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif.
Di sisi lain, penerapan teknologi RDF menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah melalui proses mekanis menjadi pelet RDF yang memiliki nilai kalor tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan bakar fosil di sektor industri maupun pembangkit listrik.
Timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75 persen TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.
Jumhur menekankan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normal lah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," katanya.
Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Provinsi Riau dalam mengakhiri praktik open dumping secara permanen. Melalui penguatan kapasitas, pendampingan teknis, serta penerapan teknologi methane capture dan RDF, diharapkan terwujud sistem pengelolaan sampah yang modern, sirkular, dan berkelanjutan.
