8 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam birokrasi pemerintah (Government Technology/GovTech) berpotensi membuat anggaran negara digunakan secara lebih efisien. Dengan teknologi tersebut, Luhut yakin cita-cita pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud.
“Adopsi GovTech dan AI membuat kita bisa menghemat anggaran. Ini jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita sekarang ini (sekitar 5 persen) tidak akan bisa membawa kita ke high income country, kita harus tumbuh 7–8 persen, atau 9 persen. Apakah bisa tercapai? Sangat doable (bisa dilakukan),” ujar Luhut saat hadir dalam acara Indonesia Ethical AI Summit 2026 bertajuk Navigating AI Development: Innovation, Humanity and Governance yang digelar oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Luhut menjelaskan, Indonesia mesti memanfaatkan momen bonus demografi yang ditargetkan akan mengantarkan Indonesia menjadi high income country pada medio 2030–2040 mendatang. Menurut dia, AI merupakan teknologi yang efektif untuk diimplementasikan dan dikembangkan saat ini.
Ia berujar, pada awal 2027, jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 300 juta jiwa, dengan usia produktif mencapai 190 juta orang. Sebanyak 128 juta orang atau sekitar 45,8 persen merupakan generasi Z dan milenial. Adapun jumlah pengguna telepon genggam mencapai sekitar 353 juta.
“Indonesia memiliki modal penduduk produktif, melek digital, dan terkoneksi. Hal itu menjadi prasyarat utama untuk mengadopsi AI secara masif dan inklusif,” ujarnya.
“Kita harus berpartner dengan AI,” tegasnya.
Berdasarkan data Oxford Insights (2024), Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 181 negara dalam kesiapan adopsi AI untuk layanan publik dengan skor 65,85. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator, yakni pilar pemerintahan dengan skor 79,86, pilar teknologi sebesar 48,06, dan pilar data atau infrastruktur sebesar 69,64.
Lebih lanjut, Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membeberkan kerangka transformasi adopsi AI di lingkungan pemerintah. Ia menyebut layanan digital nasional akan menyatukan berbagai platform layanan publik, di antaranya portal perlindungan sosial (Perlinsos), OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan Inaku.
Seluruh platform tersebut akan memanfaatkan AI sehingga menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai proyek percontohan, pengembangan digitalisasi tersebut telah dilakukan di Banyuwangi.
“Kita berhasil mengidentifikasi masalah di Banyuwangi. Saya pikir-pikir, kita akan membuat efisiensi yang besar. Misalnya, kalau bansos (bantuan sosial) on target dan kemudian nanti diberikan tidak lagi subsidi kepada barang, tetapi subsidi kepada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira Rp 5,4 juta,” terangnya.
Pemerintah diketahui memang sedang merencanakan bansos sistem tunai rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang dihitung pemerintah dan direncanakan akan disalurkan melalui sistem transfer tunai berbasis digital.
Luhut menyampaikan, sejalan dengan sistem bansos baru tersebut, akan muncul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Nantinya, UMKM tersebut akan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memanfaatkan bank syariah. Ia menyebut tingkat Non-Performing Loan (NPL) akan rendah karena berbasis data kualifikasi.
Sistem digitalisasi akan mengawasi proses tersebut. Pada gilirannya, langkah itu diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah penerimaan negara melalui pajak UMKM.
“Jadi, akan tercipta lapangan kerja, dan UMKM yang jumlahnya 64 juta di Indonesia, (dengan nilai transaksi) Rp 5 miliar bisa kita masukkan dalam pembayaran pajak, sehingga mereka tidak bisa lari lagi dari Rp 5 miliar turun ke Rp 4,9 miliar sehingga tidak bayar pajak. Kalau jumlah taxpayer kita bisa tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik. Itu kan masuk dalam national single window di Kementerian Keuangan,” terangnya.
“Jadi, saya pikir inovasi ini, digitalisasi berbasis AI ini, membuat saya makin optimistis bahwa kita (pertumbuhan ekonomi) tumbuh 8 persen,” lanjutnya.
