8 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, LIMA,-- Indonesia membagikan pengalaman dalam pengelolaan ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan tingkat teknis Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Kamis (2/7/2026). Pengalaman yang dipaparkan mencakup pendekatan hidrologi, pemantauan karbon, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta sistem pemetaan dan monitoring berbasis data untuk mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan.
Kepala Sekretariat Interim ITPC Bidang Kehutanan Agus Justianto mengatakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi bagian penting dari pembangunan rendah karbon, terutama untuk mendukung pencapaian target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).
“Pengelolaan gambut tidak hanya berbicara tentang perlindungan lahan basah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menurunkan emisi, menjaga fungsi hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan gambut dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Ia menjelaskan, kerangka pengelolaan karbon pada ekosistem gambut mencakup perlindungan gambut yang masih dalam kondisi baik, pengelolaan berkelanjutan, pencegahan kerusakan tutupan gambut, pencegahan pengeringan, penataan kembali fungsi gambut, restorasi hidrologi, hingga rehabilitasi fungsi ekosistem setelah proses pemulihan.
Menurut Agus, pengalaman Indonesia menunjukkan pengelolaan gambut harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, tidak hanya pada skala tapak, tetapi juga pada skala Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) agar keseimbangan air, fungsi ekosistem, dan emisi karbon dapat dikendalikan secara optimal.
“Tujuan akhirnya adalah mencapai keseimbangan gas rumah kaca yang optimal. Karena itu, pengelolaan gambut harus memastikan muka air tanah tetap terjaga, menghindari drainase berlebihan, mencegah penggunaan api, serta memilih komoditas yang sesuai dengan karakteristik gambut,” katanya.
Indonesia juga terus memperkuat riset dan inovasi restorasi gambut dengan melibatkan 17 perguruan tinggi dan 10 lembaga riset. Pengembangan tersebut mencakup sistem pemantauan gambut, pengelolaan air, paludikultur, perhitungan karbon, sistem informasi, serta demonstrasi lapangan sebagai pusat pembelajaran dan replikasi praktik terbaik.
Agus mengatakan kawasan gambut Indonesia memiliki nilai ekologis penting sebagai habitat satwa kunci, kawasan konservasi, ruang kelola sosial, serta penyangga ketahanan iklim. Karena itu, restorasi dan perlindungan gambut perlu dipahami sebagai agenda ekologis, sosial, dan ekonomi yang berjalan beriringan.
Wakil Kepala Sekretariat Interim ITPC Bidang Kehutanan Bambang Supriyanto pada forum yang sama memaparkan pengalaman Indonesia membangun sistem pemetaan hidrologis gambut berbasis kedalaman kubah gambut sebagai dasar penentuan lokasi prioritas restorasi dan pengelolaan.
Ia menjelaskan pemetaan hidrologis dilakukan dengan membagi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) ke dalam subarea hidrologis yang saling terhubung, meliputi zona kubah gambut sebagai area penyimpanan air dan konservasi, zona penyangga, serta zona budidaya yang dikelola sesuai karakteristiknya.
“Pemetaan hidrologis menjadi fondasi penting karena restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap lokasi memiliki karakteristik air, tutupan lahan, tingkat degradasi, riwayat kebakaran, kanal, dan keterlibatan masyarakat yang berbeda,” ujar Bambang.
Penentuan prioritas restorasi dilakukan menggunakan sejumlah kriteria, antara lain fungsi gambut, tutupan lahan, fungsi kawasan hutan, tingkat degradasi, kejadian kebakaran, kerapatan kanal, badan air, kelas gambut, serta unit respons hidrologis. Pendekatan tersebut membantu pemerintah menentukan langkah restorasi, mulai dari pembasahan kembali (rewetting), revegetasi, hingga revitalisasi ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas, ekonomi hijau, dan pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.
Bambang juga menekankan pentingnya sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) untuk memastikan intervensi restorasi dapat dipantau secara transparan dan berkelanjutan. Indonesia telah mengembangkan sistem data dan informasi digital untuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, termasuk pemantauan tinggi muka air, sistem informasi restorasi, fire danger rating system, serta perangkat pemantauan lapangan.
Ia mengatakan ketersediaan data digital menjadi instrumen penting untuk mendukung pengambilan keputusan, pengawasan kebakaran, pengelolaan air, serta evaluasi capaian restorasi gambut dari tingkat tapak hingga nasional.
Melalui paparan tersebut, Indonesia menegaskan pengelolaan gambut membutuhkan kombinasi kebijakan, ilmu pengetahuan, teknologi pemantauan, inovasi restorasi, dan keterlibatan masyarakat. Pengalaman Indonesia diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara pemilik gambut tropis dalam memperkuat aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan rendah karbon.
