1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di berbagai daerah. Hal itu disampaikannya usai penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara Indonesia.
Usai penandatanganan kesepakatan, Zulkifli mengungkapkan timbulan sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Sebagian besar, yakni sekitar 87 persen, masih bergantung pada sistem pembuangan terbuka di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini telah melampaui kapasitas.
“Kalau diukur, ketinggian timbunan sampah di Bantargebang itu sudah setara gedung 16–17 lantai,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan melalui teknologi pengolahan sampah menjadi listrik. Kebijakan ini juga mempercepat proses pemilihan badan usaha untuk proyek PSEL.
Pemprov DKI, lanjutnya, telah mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara. Dalam enam bulan sejak beleid diterbitkan, sejumlah proyek serupa di daerah lain juga mulai berjalan, termasuk di Bali, Bogor, dan Bekasi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di sekitar 71 kabupaten/kota yang terbagi dalam 22 kawasan aglomerasi. “Dulu 11 tahun tidak selesai, sekarang kita percepat agar bisa menjangkau puluhan daerah sekaligus,” kata Zulkifli.
Ia menegaskan penandatanganan kerja sama tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen langsung kepada warga Jakarta. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan persoalan penumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan lingkungan dapat teratasi.
“Ini kontrak dengan jutaan warga Jakarta. Sampah tidak akan terus menumpuk dan membanjiri lingkungan mereka lagi, insya Allah,” ujarnya.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pengelolaan 100 persen sampah nasional pada 2029. Zulkifli menyebut Jakarta menjadi prioritas karena permasalahan sampah di ibu kota kerap menjadi tolok ukur nasional.
“Kalau Bantargebang belum beres, orang bilang sampah Indonesia belum beres. Tapi kalau di sini beres, meski daerah lain menyusul, persepsinya akan berbeda,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong implementasi PSEL. Menurutnya, proyek ini akan mengubah sampah yang selama ini menjadi masalah menjadi sumber energi listrik bagi kota.
Pemerintah berencana melanjutkan tahap berikutnya dengan pengembangan proyek serupa di 11 wilayah lain, termasuk Yogyakarta, Lampung, Semarang, Surabaya, Medan, dan wilayah aglomerasi Jabodetabek, serta menyiapkan tambahan lokasi baru di sejumlah daerah.
