1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dianggap sebagai tulang punggung ekonomi yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional. Namun, di balik angka besar tersebut, masih ada ganjalan klasik yang menghantui para pelakunya yaitu rendahnya literasi keuangan dan kebingungan mengadopsi teknologi digital.
Sering kali, kita melihat pedagang yang masih mencampuradukkan dompet pribadi dengan uang dagangan, atau kesulitan menentukan harga jual yang pas agar benar-benar untung. Melihat realitas ini, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) sebagai penyedia jasa pembayaran berlisensi Bank Indonesia, memutuskan untuk tidak sekadar memberikan alat bayar.
Mereka menggandeng raksasa teknologi pendidikan, Ruangguru, untuk meluncurkan sebuah terobosan bernama Gang Dagang. Program ini resmi diperkenalkan di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/5/2026), dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah DKI Jakarta.
Gang Dagang bukanlah program pelatihan yang membosankan dengan slide presentasi yang panjang. Sebaliknya, program ini mengusung konsep gamifikasi. Artinya, para pelaku UMKM diajak belajar melalui simulasi bisnis yang nyata, seolah-olah mereka sedang bermain gim namun dengan dampak yang sangat aplikatif untuk usaha asli mereka. Pada angkatan perdana ini, ada 50 pelaku UMKM terpilih yang akan mengikuti kurikulum intensif selama lima bulan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebutkan bahwa langkah ini sangat sejalan dengan semangat Jakpreneur. "Kami menyambut baik program ini, sejalan dengan semangat Jakpreneur dan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong transformasi digital serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Sebagai pusat ekonomi dan transformasi digital nasional, DKI Jakarta dinilai menjadi lokasi strategis untuk peluncuran cohort pertama program Gang Dagang," ujar Suharini dalam keterangan tertulis yang diterima Republika pada Selasa (19/5/2026).
Senada dengan itu, pihak otoritas moneter juga melihat kolaborasi ini sebagai angin segar bagi ekosistem pembayaran nasional. Plt Kepala Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kpw DKI Jakarta, Roes Dina Martha, menekankan pentingnya sinergi antara swasta dan pemerintah.
"Ke depan, kami berharap inisiatif semacam ini dapat bersinergi antara pihak swasta, pemerintah, otoritas, terus berlanjut dan dapat berkontribusi dalam mengakselerasi digitalisasi UMKM, penguasaan ekosistem pembayaran, serta penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing," ujarnya.
