5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR-RI menyoroti masih adanya jamaah haji Indonesia yang terpencar di Makkah, Arab Saudi, akibat berbagai persoalan teknis di lapangan. Problem itu muncul khususnya berkaitan dengan layanan pihak syarikah dan penerbitan kartu identitas haji (Nusuk).
Ketua Komisi VIII DPR-RI Marwan Dasopang menegaskan, perbaikan tata kelola layanan haji perlu segera dilakukan agar jamaah tidak merasa terlantar. Karena itu, pihaknya pun melakukan rapat evaluasi via pertemuan daring dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief. Turut hadir pula, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi dan perwakilan dari delapan syarikah yang bertugas melayani jamaah RI di Saudi.
"Situasi ini memang tidak terhindari karena para syarikah ini tidak mau melepaskan jamaah yang dilayaninya. Sehingga seolah-olah ini perebutan antara satu syarikah dengan syarikah yang lain," ujar Marwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan, keterlambatan visa jamaah haji RI sejak mereka masih di Tanah Air membuat proses layanan di Saudi menjadi kacau dan membingungkan. Politius PKB itu mengaku prihatin pada nasib para tamu Allah itu.
"Ketika pemvisaan di Indonesia ini terlambat, maka syarikah diminta untuk membantu menerbitkan visa supaya dalam satu kloter itu berangkat semuanya," ucap dia.
Setelah masuk dalam satu kelompok terbang (kloter), ternyata rombongan jamaah dilayani oleh beberapa syarikah. Selama di Saudi pun, syarikah menerapkan aturan yang ketat.
Marwan mengatakan, aturan yang diterapkan syarikah itu dapat dipahami. Namun, ia menekankan bahwa standar yang mereka buatkan jangan sampai menyusahkan jamaah haji RI.
"Karena itu sudah dapat diambil kesepahaman pemerintah Saudi lewat Kementerian Haji maupun para syarikah segera ditangani untuk digabungkan kembali (jamaah yang terpencar). Tapi, masih belum tuntas karena ada Nusuk yang belum keluar," kata dia.
Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan bahwa penerbitan kartu Nusuk masih menjadi persoalan. Syarikah enggan menyerahkan kartu tersebut kepada petugas Indonesia dan memilih membagikannya langsung kepada satu per satu jamaah.
"Bisa dibayangkan, betapa lama prosesnya jika harus diberikan satu-satu. Tapi, kami sudah minta agar syarikah lebih proaktif, mendatangi jamaah, tidak menunggu berkumpul," ucap Marwan.
