Busyro Muqoddas: Bencana Sumatera Potret State Capture Corruption

3 hours ago 3

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Busyro Muqoddas saat diwawancara media di sela-sela partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Hakordia Darurat Iklim di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mantan wakil ketua KPK periode 2011-2015, Busyro Muqoddas, mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera merupakan potret state capture corruption. Menurutnya, dengan telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, bencana Sumatera merupakan tragedi kemanusiaan. 

"Tragedi kemanusiaan di tiga provinsi di ujung Sumatera itu adalah merupakan korupsi state capture corruption. Dilakukan dengan cara political corruption dalam bentuk membuat undang-undang yang melegalkan sesuatu yang ilegal," kata Busyro saat diwawancara di sela-sela partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Hakordia Darurat Iklim di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025). 

Dia berpendapat, saat ini praktik korupsi dalam tata kelola sumber daya alam, terutama tambang, sudah berlangsung. "Ini sudah bukan potensi lagi, (tapi) sudah kenyataan, sudah ada," ujarnya. 

Busyro menyoroti bencana alam yang dipicu akibat kerusakan lingkungan. Dia berpendapat, sebelum terjadinya bencana, biasanya lembaga atau badan profesional akan memberikan peringatan. Termasuk jika suatu wilayah berisiko dilanda bencana ketika terdapat aktivitas pertambangan. 

"Jangan sinyal dari lembaga yang profesional ini kemudian justru diterjang. Diterjang dengan apa? Dengan memberikan lahan-lahan izin usaha tambang. Termasuk tambang di Sumatera, Ternate, di banyak kasus," kata Busyro. 

Dia pun menyinggung soal adanya krisis iklim yang turut memicu bencana alam. "Kalau sudah iklim, justru harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Banyak ahli diturunkan. Jangan diperparah dengan aspek hulu tadi," ujarnya.

"Jadi ini hilirisasi political corruption lewat izin usaha pertambangan dan proyek-proyek lain yang sejenis. Yang memberikan izin siapa? Ya pemerintah pusat. Korelasinya jelas ada," tambah Busyro. 

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Rabu (17/12/2025), jumlah korban tewas akibat bencana Sumatera mencapai 1.059 jiwa. Sementara korban hilang sebanyak 192 orang.

Read Entire Article
Politics | | | |