3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah pusaran politik yang semakin memanas, sebuah keputusan yang mengguncang dunia pendidikan dan pertahanan Amerika Serikat diumumkan. Pentagon, di bawah arahan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, secara resmi memutus seluruh hubungan pendidikan profesional dengan Universitas Harvard.
Keputusan yang disebut Hegseth "sudah lama tertunda" ini bukan sekadar perubahan kebijakan administratif; ia adalah palu godam yang menghantam salah satu pilar tradisional di mana negara adidaya itu membangun kepemimpinannya: sinergi antara kekuatan militer dan kecemerlangan akademik.
Langkah ini bukan hanya disayangkan, melainkan merupakan pertanda bahaya, sebuah pengingat pahit bahwa pemerintah semakin berjarak, bahkan bermusuhan, dengan pusat keilmuan yang selama berabad-abad menjadi inkubator pemikiran dan inovasi bangsa.
Hegseth, dengan retorika yang tegas dan penuh tuduhan, menjelaskan alasan di balik pemutusan hubungan itu. “Harvard itu progresif; Departemen Perhanan tidak,” ujarnya dengan nada final. Ia menggambarkan universitas bergengsi itu sebagai tempat yang telah gagal memahami “kelas prajurit” Amerika, dan justru mengirimkan perwira-perwiranya pulang dengan “kepala penuh ideologi globalis dan radikal” yang dianggapnya tidak berguna bagi kesiapan tempur, sebagaimana diberitakan RT.
Lebih jauh, ia melemparkan serangkaian tudingan berat: bahwa Harvard menciptakan iklim yang “merayakan Hamas,” membiarkan anti-Semitisme, mempromosikan diskriminasi ras, dan yang paling sensitif secara geopolitik, bahwa kampus tersebut telah bermitra dalam penelitian dengan Partai Komunis China.
Namun, di balik jargon politik dan tuduhan “wokeness”, tersembunyi narasi konflik yang lebih dalam dan telah lama mendidih. Keputusan Pentagon ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah puncak gunung es dari perseteruan sengit antara pemerintahan Presiden Donald Trump dengan institusi akademik elite, yang dianggap sebagai benteng “establishment” yang menentangnya.
Pemerintahan Trump telah berupaya membekukan pendanaan federal untuk Harvard, menuntut perubahan kebijakan penerimaan dan tata kelola, serta mendesak tindakan disipliner keras terkait protes kampus atas perang di Gaza.
Meski upaya pembekuan dana dibatalkan oleh pengadilan federal pada September 2025, dengan hakim menyatakan pemerintah melampaui kewenangannya dan menggunakan tuduhan anti-Semitisme sebagai “kedok”, pertempuran tidak berhenti. Trump bahkan mengancam akan menuntut ganti rugi fantastis sebesar $1 miliar dari Harvard.
Respons dari Cambridge, Massachusetts, datang dengan nada tegas dan berprinsip. Presiden Harvard, Alan Garber, menolak semua tuduhan sebagai bentuk intimidasi politik. “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya,” deklarasinya, sebuah bastion pertahanan otonomi akademik.
Garber menegaskan komitmen Harvard untuk memerangi anti-Semitisme, menyebutnya “kehatiaran moral,” sambil secara implisit menolak campur tangan politik dalam urusan kampus.
Dampak nyata dari keputusan ini akan mulai terasa pada tahun ajaran 2026-2027. Personel militer yang saat ini terdaftar di program Harvard masih diperbolehkan menyelesaikan studi mereka, tetapi gelombang perwira masa depan telah diputuskan dari salah satu program pelatihan kepemimpinan paling bergengsi di dunia.
