12 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan tengah menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak bencana di Aceh. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keringanan bagi nasabah di tengah kondisi force majeure.
Stimulus tersebut juga diharapkan dapat mendorong para nasabah terdampak bencana untuk bangkit, melanjutkan kehidupan, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendukung pemulihan ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.
“Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” kata Anggoro dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Namun, Anggoro belum mengungkapkan secara detail besaran relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan yang akan difasilitasi BSI, termasuk data jumlah debitur di daerah bencana yang akan mendapatkan perlakuan khusus melalui program tersebut.
Yang jelas, Anggoro menerangkan, BSI memberlakukan beberapa fase penanganan bagi nasabah terdampak. Pada fase pertama, dilakukan restrukturisasi kolektif berupa pemberian masa tenggang sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Artinya, nasabah yang masuk dalam kriteria tersebut diberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran angsuran pembiayaan.
Fase berikutnya yakni relaksasi dalam bentuk restrukturisasi melalui program rescheduling atau penjadwalan ulang. “Restrukturisasi dipastikan dilakukan secara selektif kepada segmen UMKM, ritel, dan konsumer dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kemampuan bayar nasabah, sesuai dengan ketentuan regulator,” terangnya.
Menurut catatannya, hingga September 2025, pembiayaan BSI mencapai Rp 301 triliun, dengan portofolio didominasi segmen konsumer dan ritel sekitar 72,42 persen dari total pembiayaan. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan indikasi non-performing financing (NPF) gross sebesar 1,86 persen. Artinya, secara bankwide, pembiayaan BSI tumbuh solid dan sehat.
BSI dipastikan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana, guna memastikan setiap opsi relaksasi diarahkan secara hati-hati dan tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Terkait pembaruan layanan BSI di wilayah terdampak, Anggoro menyampaikan bahwa layanan BSI di Aceh berjalan normal. Hingga Kamis (18/12/2025), sebanyak 140 dari 145 kantor cabang BSI di Aceh telah beroperasi normal, atau sekitar 97 persen dari total jaringan.
Layanan BSI lainnya di Aceh, seperti ATM, tercatat 78 persen atau sebanyak 715 ATM berjalan normal. Selain itu, 17.126 BSI Agen Laku Pandai atau sekitar 89 persen juga dapat diakses.
Anggoro menyatakan, komitmen untuk melayani secara maksimal terus dilakukan di Aceh, baik dari sisi optimalisasi layanan, dukungan restrukturisasi pembiayaan, maupun support bantuan yang saat ini mencapai sekitar 78,7 ton bantuan logistik.
