11 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang memperhitungkan hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025) lalu.
“Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Namun, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida.
Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses yang kompleks karena tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial lainnya.
Dampak ekonomi, kata Aida, mencakup berbagai dimensi, antara lain hilangnya nilai aset, penurunan produktivitas, terhentinya aktivitas ekonomi, serta dampak positif dari proses rekonstruksi pascabencana.
Oleh karena itu, BI saat ini masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang lebih komprehensif.
Pertimbangan serupa juga berlaku dalam penyusunan proyeksi inflasi. BI perlu terlebih dahulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di ketiga provinsi terdampak sebelum menetapkan proyeksi inflasi. “Namun, BI memiliki survei pemantauan harga. Baru pada minggu pertama, proyeksinya terlihat memang sedikit lebih tinggi,” tambahnya.
Potensi kenaikan inflasi diperkirakan terjadi pada komoditas daging ayam ras dan cabai rawit. Sementara itu, komoditas seperti beras, telur ayam, dan bawang yang umumnya menjadi pemicu inflasi dengan harga bergejolak (volatile food) telah menunjukkan perbaikan.
“Namun secara keseluruhan, seperti yang disampaikan tadi, inflasi hanya berada sedikit di atas titik tengah target inflasi, mediumnya 2,5 persen. Penguatan pengendalian akan terus kami lakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), serta koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat,” tutur Aida.
sumber : Antara
