10 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan pengerahan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam acara satu tahun Program MBG untuk pemberdayaan masyarakat di Jakarta pada Kamis (16/4/2026) mengatakan, di awal Program MBG berjalan, BGN tidak mungkin langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan skema proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menilai, Polri, TNI, hingga Kadin dipilih karena instansi tersebut telah memiliki pasukan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia yang dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, karena di awal Program MBG berjalan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harus ada percepatan.
"Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu," ujar Sony.
Menurutnya, dengan skema tersebut, pemerintah dapat melakukan percepatan karena tidak mungkin seluruh SPPG dapat dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa yang tentu akan membutuhkan waktu cukup lama. Sony menjelaskan, rencana awal target Program MBG di tahun 2025 yakni membangun 5.000 SPPG yang melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat.
"Oleh karena itu kalau sekarang (ada yang bertanya) 'Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?' Itu ceritanya begitu. Jadi, kalau sekarang orang datang 'Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?' Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk," katanya.
Ketua Tim Verifikasi BGN itu juga mengemukakan, MBG dibidik menjadi salah satu program yang bisa menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, proses percepatan pembangunan SPPG menjadi salah satu hal penting yang dapat mencapai target tersebut.
"Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun," paparnya.
