8 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Bangladesh dilaporkan mempertimbangkan secara positif untuk bergabung dengan Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah jika diundang, ujar Menteri Luar Negeri Khalilur Rahman kemarin. Kesiapan ini muncul di tengah potensi gesekan itu dengan negara tetangga India.
Pada tanggal 7 Agustus, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani dan memberlakukan Kesepakatan Mekkah, yang juga dikenal sebagai pakta Mekkah. Berdasarkan pakta pertahanan yang menyerupai model NATO tersebut, serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Daily Star melaporkan, selama sepekan terakhir, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humayun Kabir dan Shama Obaed menyampaikan kepada media bahwa Bangladesh memandang pakta Mekkah tersebut secara positif.
Menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen daerah pemilihan Brahmanbaria-2, Rumeen Farhana, Khalilur menyatakan bahwa pembahasan mengenai bergabung dengan pakta tersebut atau mempertimbangkan keanggotaan belum muncul, karena Bangladesh belum menerima tawaran apa pun dari anggota-anggota saat ini.
"Masih terlalu dini untuk membahas pro dan kontra mengenai bergabungnya Bangladesh dalam pakta tersebut. Jika mereka menyatakan niat untuk mengikutsertakan Bangladesh dalam pakta ini, kami tentu akan mempertimbangkannya secara positif—kami memandang pakta ini secara positif," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan segala aspeknya.
Jika pakta ini diperluas, ia hal itu akan berfungsi sebagai sistem pertahanan diri bagi komunitas Muslim global. "Dan ini merupakan urusan internal keluarga besar Muslim global. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi pihak lain untuk merasa khawatir mengenainya," tambahnya.
Reuters menganalisis, keanggotaan dalam aliansi formal dapat mempersulit hubungan Bangladesh tidak hanya dengan India, tetapi juga dengan China, Iran, Jepang, Kuwait, Oman, Qatar, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, kata analis geopolitik Kollol Kibria.
"Hubungan-hubungan ini tidak akan serta-merta putus, namun begitu Bangladesh bergabung dengan blok militer, pertanyaan mengenai pihak mana yang didukung Bangladesh akan menjadi jauh lebih sulit untuk dihindari," ujar Kibria.
Wacana tersebut juga hadir pada saat hubungan Bangladesh dengan India—di bawah pemerintahan yang baru berjalan enam bulan—sedang berada dalam situasi yang sensitif, terlepas dari upaya kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang harmonis.
Perdana Menteri Tarique Rahman belum memutuskan apakah akan mengunjungi India, demikian disampaikan juru bicaranya bulan ini, sementara Dhaka masih menantikan tanggapan New Delhi atas permintaan ekstradisi terhadap Sheikh Hasina, mantan pimpinan Bangladesh yang digulingkan dan dituding melakukan korupsi.
Sebelumnya, Dhaka telah menyerukan perlunya "suasana yang kondusif" bagi kunjungan semacam itu setelah Hasina berbicara kepada para wartawan di New Delhi bulan ini—sebuah tindakan yang menuai kritik dari pihak Bangladesh.
