5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negara-negara Asia Tenggara bergerak cepat mengamankan masa depan lautnya. Melalui proyek karbon biru terbaru, ASEAN bersama Pemerintah Jepang dan UNDP meluncurkan inisiatif regional untuk mempercepat ekonomi biru yang berkelanjutan dan tangguh iklim di Asia Tenggara dan Timor Leste.
Proyek bertajuk ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF) ini bertujuan untuk mengembangkan profil karbon biru, yakni penilaian jumlah karbon yang disimpan di ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan lahan gambut.
Dengan pendekatan sains, teknologi satelit, dan kajian lapangan, proyek ini diharapkan membuka peluang pembiayaan baru untuk konservasi dan restorasi pesisir yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Ekonomi biru telah menjadi pendorong penting dalam pertumbuhan, sekaligus mendorong kelestarian ekosistem sumber daya air di kawasan ASEAN,” ujar Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, Satvinder Singh, dalam peluncuran proyek di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Asia Tenggara merupakan rumah bagi sekitar 33 persen padang lamun dunia dan hampir 40 persen lahan gambut tropis global. Namun, potensi penyerap karbon ini masih minim dimanfaatkan akibat keterbatasan data, kapasitas teknis, serta dukungan kebijakan dan keuangan.
Satvinder menambahkan, pasar karbon biru kini mulai muncul sebagai sumber pendapatan potensial bagi negara-negara yang serius berinvestasi dalam restorasi ekosistem pesisir. Ia menilai proyek ABCF akan mendukung negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan kebijakan strategis berbasis sains yang siap secara pembiayaan.
Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Kiya Masahiko, menyebut kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen Jepang terhadap perlindungan lingkungan dan ketahanan iklim regional.
“Melalui kemitraan strategis ini, Jepang dan ASEAN dapat membangun platform regional untuk mengukur karbon biru dan mendorong pembiayaan sektor biru,” ujar Masahiko.
Proyek ini juga akan menghasilkan perangkat praktis untuk menarik investasi, meningkatkan skala dampak, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk forum-forum dialog ASEAN.
“Lamun dan lahan gambut adalah solusi berbasis alam paling efektif dan terjangkau untuk mengurangi perubahan iklim,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura.
Shimomura menambahkan, UNDP bangga bisa menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pembiayaan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Proyek ABCF akan dilaksanakan melalui kemitraan dengan para pakar nasional, penasihat regional, serta lembaga akademis seperti Universitas Gadjah Mada dan ERIA.
Acara peluncuran dihadiri lebih dari 100 pemangku kepentingan dari negara-negara ASEAN, Timor Leste, mitra pembangunan, dan perwakilan media. Mereka sepakat bahwa konservasi ekosistem pesisir tak lagi bisa ditunda jika Asia Tenggara ingin bertahan dari krisis iklim yang makin mendesak.
