1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Para pejabat dari jenjang eselon I hingga eselon III itu dicopot dari jabatannya dan tengah menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan uang bernilai miliaran rupiah.
Amran mengatakan pencopotan tersebut merupakan bagian dari penyegaran sekaligus penegakan disiplin di internal Kementan. Di sisi lain, Kementan juga melantik lebih dari 30 pejabat, termasuk pejabat eselon II.
"Hari ini kami melantik 30 lebih. Ada eselon II, kami lantik. Ini penyegaran dan hukuman. Ada 14, kami copot. Ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III," ujar Amran saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan 14 pejabat tersebut untuk sementara tidak diberikan jabatan sambil menunggu proses pemeriksaan. Jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara, ucap Amran, Kementan tidak akan ragu menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum," ucap Amran.
Namun, Amran menegaskan proses tersebut tetap mengedepankan asas keadilan. Apabila para pejabat yang diperiksa ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran, ia memastikan mereka dapat kembali menduduki jabatan, bahkan memperoleh promosi.
"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif, meritokrasi," sambung Amran.
Amran menegaskan prinsip meritokrasi tanpa pandang bulu. Bahkan, Amran mengungkapkan terdapat salah seorang yang terkena tindakan tersebut memiliki hubungan keluarga dekat dengannya.
"Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka. Meritokrasi, merit system," lanjut Amran.
Menurut Amran, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran justru dapat membuat praktik kejahatan terus berlangsung di lingkungan Kementan. Oleh karena itu, dia memilih mengambil tindakan cepat terhadap para pejabat yang tengah diperiksa.
"Karena kalau tidak, kita sama juga kalau membiarkan kejahatan. Membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian. Olehnya itu, kami mengambil langkah tegas. Empat belas orang. Ada eselon I, eselon II, dan eselon III. Semua nonjob mulai hari ini," sambung Amran.
Terkait jenis pelanggaran, Amran menyebut dugaan kasus tersebut berkaitan dengan uang dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Meski begitu, ia menekankan perkara tersebut masih dalam tahap dugaan dan pemeriksaan.
"Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total, yang jelas miliaran total," ungkap Amran.
Amran memberikan tenggat waktu agar proses pengusutan dapat diselesaikan paling lambat tiga bulan. Amran berharap pemeriksaan tersebut bahkan bisa dirampungkan dalam waktu satu bulan.
"Saya beri waktu urgent. Mengusut sampai paling lambat tiga bulan. Kalau bisa satu bulan selesai," ucap Amran.
Amran memastikan langkah pencopotan pejabat di Kementan belum tentu berhenti pada 14 orang tersebut. Sejumlah persoalan lain masih didalami dan pejabat yang terbukti bersalah atau memiliki dugaan pelanggaran dapat kembali dikenai tindakan.
Amran mengatakan tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden. Amran juga mengaku telah melaporkan pencopotan sejumlah pejabat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa hari sebelumnya.
"Kami, itu perintah Presiden. Dan kami laporkan ke Bapak Presiden. Tiga hari lalu kami laporkan. Pak, ada yang dicopot. Beliau bilang satu kata, 'gas pol'," kata Amran.
Meski demikian, Amran kembali mengingatkan dugaan pelanggaran tersebut masih harus dibuktikan. Penindakan administratif dilakukan agar roda organisasi Kementan tetap berjalan sembari proses pemeriksaan berlangsung.
