loading...
Salim, Ketua Dewan pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga. Foto/istimewa.
Salim
Ketua Dewan pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga
SEJARAH umat manusia adalah panggung pasang surut peradaban, di mana garis batas antara kejayaan suatu bangsa dan jurang kehancurannya sering kali ditentukan oleh kualitas tata kelolanya. Mengapa sebuah negara gagal, sementara yang lain berhasil tegak berdiri memahat kemakmuran?
Jawabannya melintasi ruang dan waktu, mempertemukan pisau analisis modern barat dengan kearifan profetik timur. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam mahakaryanya, Why Nations Fail, menegaskan bahwa kemunduran sistemis lahir dari institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif sebuah kondisi di mana kekuasaan dan kekayaan hanya diperas untuk memuaskan syahwat segelintir elite penguasa.
Jauh berabad-abad sebelumnya, Nusantara telah mencium aroma pembusukan sosiopolitik ini melalui Pitutur Jangka Jayabaya. Ramalan kuno tersebut secara presisi menjabarkan datangnya zaman Kalabendu (zaman sengsara), sebuah era kegelapan moral ketika hukum dipermainkan, kebenaran dijungkirbalikkan, dan rakyat kecil dipaksa meratap di tanah airnya sendiri.
Hari ini, paradoks tersebut nyata membentang di hadapan kita. Di tengah megahnya retorika pembangunan, denyut nadi kehidupan masyarakat kecil di Indonesia justru terasa semakin tercekik dan meranggas. Impian luhur yang diletakkan para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 kian hari kian mengalami distorsi struktural. Amandemen demi amandemen yang terjadi dinilai telah bergeser menjauhi kompas moral aslinya, mengaburkan tujuan suci bernegara: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketika konstitusi tidak lagi menjadi perisai bagi kaum papa, melainkan instrumen legalisasi kepentingan oligarki, maka sebuah bangsa sedang berjalan dengan mata tertutup menuju ambang kepunahan peradaban. Namun, kegelapan malam terdalam justru menjadi penanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Teori kontrak sosial menegaskan bahwa kedaulatan sejati tidak pernah berada di kursi-kursi empuk kekuasaan, melainkan di tangan rakyat yang sadar akan hak-hak kemanusiaannya.
Transisi dari kehancuran Kalabendu menuju kejayaan Kalasuba bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan buah dari keberanian kolektif untuk meruntuhkan sekat-sekat ekstraktif dan membangun fondasi inklusif yang berkeadilan. Tatkala seluruh elemen bangsa bangkit untuk menuntut hak atas kesejahteraan dan kecerdasan, di situlah takdir baru Indonesia sedang ditulis. Kita tidak sedang meratapi keruntuhan; kita sedang menyiapkan sebuah fajar baru di mana keadilan sosial bukan lagi sekadar pemanis teks konstitusi, melainkan realitas hidup yang menghidupkan seluruh jiwa bangsa.
