loading...
Kasi Intel Kejari Tebo Febrow Adhyaksa Soeseno (kemeja putih) dalam acara Talkshow inspiratif Sound of Justice. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pertukaran informasi yang sangat cepat didapatkan di era digital saat ini rupanya tidak dirasakan oleh semua masyarakat. Kelompok masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), di Kabupaten Tebo, Jambi misalnya.
Mereka kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar. Suku Anak Dalam (SAD) di Tebo merupakan salah satu suku yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasar dari pemerintah.
"Dua permasalahan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat suku SAD adalah soal akses air bersih dan pendidikan," ujar Kasi Intel Kejari Tebo Febrow Adhyaksa Soeseno dalam acara Talkshow inspiratif Sound of Justice kerja sama Jaksapedia dan FH UNPAD dengan tema "Hukum Rasa Manusia; Bikin Aman, Bukan Bikin Takut" di Auditorium Tommy Koh-Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Rabu (14/5/2025).
Baca juga: Kejati Jabar Selesaikan 55 Kasus melalui Keadilan Restoratif hingga Mei 2025
Kejaksaan Tebo melalui Kasi Intel berupaya memberikan pendampingan dan pemberdayaan untuk masyarakat SAD, hingga akhirnya tercetus dua program air bersih dan sanitasi masyarakat (pamsimas) dan Rumah Singgah. Dari sisi kesehatan, kata Febrow, pamsimas telah terbangun dan bisa diakses oleh masyarakat SAD.
“Begitupun dengan Rumah Singgah yang diperuntukkan bagi anak anak SAD yang terlalu jauh dari sekolah maupun orang tua yang menunggu anaknya sekolah telah terbangun," tegas Febrow.
Kendati demikian, meskipun sudah berkoordinasi dengan banyak instansi, problem mendasar, yakni kepemilikan identitas kependudukan belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat SAD, sehingga membatasi aksesibilitas SAD dalam menerima bantuan program pemerintah.
"Ketiadaan pencatatan sipil menjadi masalah mendasar yang dialami oleh SAD sehingga sulit mengakses program pemerintah, inilah yang sedang diperjuangkan oleh Kejari Tebo untuk masyarakat SAD," pungkasnya.
(rca)
