1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa kekerasan Israel di Tepi Barat yang diduduki telah mencapai “level rekor” sejak Oktober 2023, yang ia sebut sebagai “perang senyap yang kurang mendapat liputan memadai.”
Dalam pernyataan resminya yang dilaporkan WAFA dari New York pada Ahad (1/2/2026), Lazzarini menjelaskan bahwa sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat meningkat drastis melalui aksi tentara Israel dan pemukim ilegal. Lebih dari 1.000 warga Palestina tewas, hampir seperempat di antaranya anak-anak, sementara total korban mencapai 1.110 jiwa tewas, sekitar 11.500 luka-luka, dan lebih dari 21.000 ditahan.
Lazzarini menyoroti serangan pemukim yang berlanjut tanpa henti, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, perusakan mata pencaharian, dan perluasan permukiman ilegal. Sekitar 770.000 pemukim Israel kini tinggal di ratusan permukiman dan pos terluar di Tepi Barat, termasuk 250.000 di Yerusalem Timur, yang sering menyerang warga Palestina untuk memaksa mereka meninggalkan tanahnya.
Ia juga menyebut Operasi Tembok Besi Israel sebagai pengusiran terbesar sejak 1967, di mana puluhan ribu orang, termasuk 33.000 dari kamp pengungsi Palestina, masih mengungsi hingga kini, dengan rumah mereka perlahan dihancurkan untuk mencegah kepulangan. Sementara dunia fokus pada Gaza, pelanggaran hukum humaniter internasional di Tepi Barat telah menjadi hal biasa dan dinormalisasi, kata Lazzarini.
Di sisi lain, kekerasan di Jalur Gaza kembali memanas. Sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan udara Israel sejak Sabtu (31/1/2026) pagi, menurut laporan Al Jazeera yang mengutip sumber medis, termasuk anak-anak dan warga sipil. Serangan ini terjadi sehari sebelum Israel membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, untuk pertama kalinya sejak Mei 2024, meski dengan pembatasan ketat sebagai bagian dari fase lanjutan gencatan senjata.
Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk terus membantu rakyat Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi yang menjadikan isu kemanusiaan Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
“Tentu kita prihatin atas serangan tersebut, tapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya. Itu komitmen bangsa Indonesia membantu saudara kita di Gaza dan Palestina,” ujar Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo tetap konsisten dalam mendukung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina dan stabilisasi Gaza. Langkah diplomasi dilakukan melalui Board of Peace (BoP), termasuk komunikasi tertutup, setelah Indonesia resmi bergabung dengan menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
sumber : Antara
