REPUBLIKA.CO.ID,ISTANBUL -- Turki dan 10 negara Arab menegaskan kembali dukungan mereka terhadap keamanan, persatuan, stabilitas dan kedaulatan Suriah pada Kamis (17/7/2025), menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negara tersebut dan mengutuk serangan Israel yang terus menerus terjadi, demikian pernyataan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh para menteri luar negeri Turki, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Libanon, dan Mesir.
Para menteri tersebut menekankan dukungan terhadap keamanan, persatuan, stabilitas dan kedaulatan Suriah serta penolakan terhadap semua campur tangan asing dalam urusannya, dikutip dari laman Yeni Safak, Jumat (18/7/2025)
Mereka juga menyambut baik kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini di provinsi selatan Suwayda dan menyerukan penerapannya secara penuh.
Pernyataan bersama tersebut menggambarkan kesepakatan gencatan senjata sebagai hal yang penting untuk menjaga persatuan Suriah, melindungi warga sipil, dan menegakkan supremasi hukum dan kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut menyambut baik komitmen Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa untuk mengadili semua orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap penduduk di Suwayda.
Kesebelas negara tersebut juga menyuarakan dukungan terhadap semua upaya yang bertujuan untuk memulihkan keamanan dan otoritas negara di seluruh Suwayda dan seluruh negeri, seraya menolak kekerasan, sektarianisme, hasutan, dan ujaran kebencian.
Para menteri mengutuk keras serangan udara Israel yang berulang kali terjadi di wilayah Suriah sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan Suriah.
Mereka memperingatkan bahwa serangan-serangan tersebut merusak keamanan, stabilitas, integritas teritorial, dan keselamatan warganya, sekaligus menghalangi upaya pemerintah Suriah untuk membangun masa depan yang stabil dan sesuai dengan aspirasi rakyat Suriah.
Negara-negara tersebut menekankan bahwa stabilitas Suriah sangat penting bagi keamanan regional yang lebih luas dan harus tetap menjadi prioritas bersama.
Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung proses rekonstruksi Suriah dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan memastikan penarikan penuh Israel dari wilayah Suriah yang diduduki, menghentikan semua permusuhan dan campur tangan di Suriah, dan menegakkan Resolusi PBB 2766 serta Perjanjian Pelepasan Diri tahun 1974.
Pernyataan tersebut dikeluarkan sehari setelah pasukan Israel melancarkan serangan udara ke lebih dari 160 target di empat provinsi Suriah, yakni Suwayda, Daraa, Damaskus, dan pedesaan Damaskus. Serangan Israel membunuh tiga orang dan melukai 34 orang di ibukota saja.
Israel telah mengutip "perlindungan terhadap komunitas Druze” sebagai dalih untuk serangannya di Suriah, terutama di bagian selatan negara itu.
Namun, sebagian besar pemimpin Druze di Suriah secara terbuka menolak campur tangan asing dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap negara Suriah yang bersatu.
Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, Israel mengintensifkan kampanye udaranya di Suriah dan menyatakan bahwa zona penyangga antara kedua negara tidak berlaku lagi seiring dengan Perjanjian Pelepasan 1974.
Sumber: