loading...
Studi para pakar mengungkap konten propaganda mendominasi media China di era Presiden Xi Jinping. Foto/via Kyodo
JAKARTA - Berbeda dengan banyak negara lain di mana media berfungsi sebagai suara kritis terhadap pemerintah, jurnalisme di China sepenuhnya bertugas menyebarkan propaganda resmi. Ini merupakan temuan dalam studi berjudul “The Decade-Long Growth of Government-Authored News Media in China under Xi Jinping” karya Hannah Waight, Yin Yuan, Margaret E. Roberts, dan Brandon M. Stewart.
Mengutip dari Bitter Winter, Rabu (23/7/2025), studi tersebut dimuat dalam jurnal Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences dan dibahas dalam seri “China Briefs” dari Stanford Center on China’s Economy and Institutions.
Studi Hannah dan para koleganya mengupas pertumbuhan sistematis konten yang diproduksi pemerintah—disebut sebagai “propaganda naskah”—di surat kabar China selama periode 2012–2022, masa naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan.
Baca Juga: Jet Tempur yang Jatuh di Sekolah dan Tewaskan 20 Orang Merupakan Buatan China
Menggunakan data lebih dari 11 juta artikel dari 700 surat kabar milik partai dan komersial, para penulis menunjukkan bagaimana Partai Komunis China (PKC) semakin menyisipkan narasi resmi ke dalam lanskap media nasional. Hasilnya membantah anggapan naif soal pluralisme media di China, serta memperkenalkan metode baru untuk mendeteksi propaganda terselubung di negara otoriter.
Apa yang dimaksud “propaganda naskah” adalah artikel dari lembaga pemerintah pusat—umumnya Departemen Publisitas PKC (alias Departemen Propaganda) atau kantor berita resmi seperti Xinhua, yang didistribusikan ke berbagai surat kabar tanpa banyak perubahan. Berbeda dengan sindikasi di negara-negara Barat, artikel-artikel ini wajib dimuat dan sering kali muncul bersamaan di banyak media.
Untuk mengidentifikasi konten semacam ini, para peneliti mengembangkan metode komputasi baru yang mendeteksi kemiripan artikel yang terbit di banyak media pada hari yang sama. Metode ini divalidasi dengan lebih dari 1.000 dokumen propaganda bocor yang diperoleh dari “China Digital Times", yang membuktikan bahwa artikel-artikel tersebut memang diwajibkan oleh negara.
