loading...
Syaiful Huda, Ketua DPP PKB. Foto/Ist
Syaiful Huda BULAN
Ketua DPP PKB
Terutama dalam konteks naik turunnya elektabilitas di panggung demokrasi Indonesia. Perjalanan PKB tidak lepas dari dinamika politik yang kompleks. Mulai dari tantangan internal hingga persaingan elektoral yang kian pragmatis. Pemilu 2024 menjadi salah satu ujian terberat PKB, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan dengan capaian suara tertinggi sepanjang sejarah partai ini.
Sejak pemilu pertama 1999, PKB konsisten menjadi representasi politik warga Nahdliyin. Namun, seperti partai lainnya, elektabilitas PKB fluktuatif. Pada Pemilu 2004, PKB meraih 10,6% suara (52 kursi), tetapi sempat terjun bebas di Pemilu 2014 (8,9%, 47 kursi). Pemilu 2019 menjadi titik balik dengan perolehan 9,7% suara (58 kursi), dan pada 2024, PKB melesat menjadi partai dengan suara terbanyak (13,2%, 68 kursi).
Prestasi ini patut diapresiasi, mengingat Pemilu 2024 diwarnai transaksionalitas politik yang begitu brutal. PKB juga menghadapi tantangan multidimensi di Pemilu 2024. Pertama, adanya degradasi legitimasi akibat pernyataan sejumlah tokoh PBNU yang mempertanyakan hubungan PKB-NU. Kedua ancaman kriminalisasi hukum kepada sejumlah elit partai. Ketiga, fragmentasi suara Nahdliyin akibat maraknya partai berlatar Islam.
Namun, PKB mampu keluar dari "lubang jarum" dengan strategi yang tepat yakni dengan majunya Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Tampilnya Gus Muhaimin memunculkan coat tail effect (efek ekor jas) yang nyata bagi PKB. Suara PKB melesat dan menaikkan kursi parlemen baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
PKB juga berhasil memunculkan 16 kader terbaik di parlemen dari daerah-daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum pernah mengirimkan perwakilan. Suara PKB di basis-basis Nahdliyin juga tidak goyah meskipun degradasi legitimasi dari elit PBNU datang bertubi-tubi.
Lepas dari Jebakan Partai Medioker
Kenaikan suara PKB tidak boleh membuatnya berpuas diri. Sejarah menunjukkan, partai yang terjebak dalam middle-party trap—stagnan di level menengah tanpa terobosan—akan tergerus zaman. PKB harus belajar dari nasib saudara tua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tersingkir dari DPR pada 2024 setelah gagal beradaptasi dengan perubahan sosial.
