5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transisi energi tidak hanya berbicara tentang peralihan dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih. Proses tersebut juga menuntut perlindungan lingkungan hidup, pelestarian ekosistem, serta jaminan bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak perubahan sistem energi.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Pemerintah Indonesia dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan, transformasi energi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa mengorbankan lingkungan maupun kelompok pekerja.
"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional kita serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," ujar Jumhur.
Konsep tersebut dikenal sebagai transisi energi berkeadilan atau just transition. Dalam pendekatan ini, upaya menurunkan emisi karbon tidak hanya berfokus pada pembangunan energi bersih, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang muncul selama proses transisi berlangsung.
Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki arti penting karena negara ini merupakan salah satu pemilik keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang luas berperan sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim global.
Dalam forum tersebut, Jumhur menjelaskan Indonesia berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, transisi energi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan pekerja. Menurut dia, seluruh aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang menekankan pentingnya percepatan transisi energi global yang adil dan inklusif. Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku industri energi, Guterres mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari penurunan emisi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, perlindungan pekerja menjadi salah satu elemen penting dalam transisi energi. Perubahan struktur industri energi berpotensi memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia sehingga diperlukan peningkatan keterampilan, penciptaan peluang kerja baru, serta dukungan bagi kelompok yang terdampak.
Jumhur mengatakan, Indonesia akan terus mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan standar lingkungan yang kuat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan.
"Prioritas kami adalah memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," tutur Jumhur.
Selain memperkuat kebijakan nasional, Indonesia juga mendorong peningkatan kerja sama internasional yang berkeadilan dan transparan. Kolaborasi global dinilai penting untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan manfaat transisi energi dapat dirasakan oleh seluruh negara, termasuk negara berkembang.
sumber : Antara
