2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto punya cara tersendiri menggambarkan kondisi keuangan negara. Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026), Prabowo menjadikan ekspresi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai gambaran suasana di balik pengelolaan anggaran.
Prabowo awalnya mengapresiasi kerja jajaran pemerintah di bidang ekonomi. Ia kemudian menyinggung raut wajah Purbaya ketika pemerintah mengambil keputusan yang berkaitan dengan anggaran. “Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman,” ungkap Prabowo.
Namun, suasana berubah ketika Prabowo menyebut kemungkinan penambahan subsidi. Ia menggambarkan wajah Purbaya yang langsung berubah. “Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengerut beliau,” ujar Prabowo, disambut tawa peserta sidang.
Kelakar itu disampaikan Prabowo saat membahas kondisi perekonomian nasional. Ia menilai ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global.
Prabowo menyebut investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun. Investasi tersebut menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dengan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi juga masih terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026.
Dengan kondisi tersebut, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6 persen hingga akhir tahun. “Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, rasional, menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan sekadar mengejar angka. Keduanya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja. “Bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat dalam kondisi tidak berdaya, termasuk menghadapi persoalan kelaparan. “Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat yang lapar,” tegasnya.
