4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengembalikan mobil dinas Toyota Camry berplat D 1065 A kepada Pemerintah Provinsi Jabar melalui Sekretariat Daerah DPRD Jabar, Senin (5/5/2025). Ono juga mengajak pimpinan DPRD Jabar lainnya untuk sama-sama mengembalikan sebagai bentuk komitmen terhadap gerakan efisiensi dan efektivitas.
Sebelumnya, DPRD Jabar telah menolak rencana penyewaan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dengan biaya sekitar Rp 12 miliar. Dalam Peraturan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi No. 14/2025 tentang Perubahan Kelima Penjabaran APBD 2025, ternyata masih teralokasikan belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp 12.819.637.572,00.
Alokasi belanja sewa mobil itu tertuang dalam APBD Jabar 2025 dengan kode rekening 5.1.02.02.04.0035. Menurut Ono, belanja sewa mobil jenis listrik tersebut ternyata akan digunakan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
"InsyaAllah, pimpinan DPRD Jabar lainnya akan menyusul mengembalikan mobil dinasnya. Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD Jabar mendukung efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (5/5/2025).
Dia berharap langkah itu ditiru juga oleh pejabat Pemprov Jabar, khususnya terhadap kendaraan dinas yang tidak difungsikan untuk melayani masyarakat.
Kata Ono, kendaraan dinas tersebut sering tidak terpakai, sehingga lebih baik dikembalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Pemprov Jabar dalam melayani masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dimulai dari pimpinan lembaga, sebagai bentuk keteladanan dalam mengelola fasilitas negara.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Negara. DPRD Jabar, tegas Ono, ingin menjadi bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal belanja operasional yang selama ini kerap mendapat sorotan publik.
"Kami tidak ingin ada pemborosan. Meski teknologi listrik adalah masa depan, tapi pada kondisi saat ini, yang utama adalah efisiensi dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ono berharap gerakan efisiensi ini tidak hanya menjadi simbolik, tetapi menginspirasi perubahan nyata dalam kultur birokrasi dan lembaga legislatif. "Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban anggaran. Mari mulai dari yang kecil tapi berdampak," kata Ono.
