Perundungan Pasien: Tanda Sistem Kesehatan Kehilangan Empati

Hanin N Purwanti

Info Terkini | 2026-08-13 22:33:56

Sakit seharusnya membuat seseorang mendapatkan pertolongan. Bukan justru dipaksa berhadapan dengan sistem yang melelahkan—lalu ketika mengeluh, dicibir oleh mereka yang seharusnya memahami rasa sakit. [Photo Source: PxHere]

Pasien datang ke rumah sakit bukan untuk meminta belas kasihan. Ia datang karena membutuhkan pelayanan kesehatan. Maka, ketika seorang pasien mengeluhkan lamanya pelayanan, respons yang semestinya muncul adalah memahami situasinya, menjelaskan kendalanya, atau menyampaikan kritik kepada sistem yang menyebabkan antrean. Bukan malah menjadikan pasien sebagai sasaran kemarahan. Di sinilah persoalan empati menjadi penting. Seorang tenaga kesehatan memang bekerja dalam tekanan besar. Kelelahan, beban kerja, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan administratif dapat menjadi realitas sehari-hari. Tetapi di balik realitas itu ada buruknya sistem.

Rumah sakit rujukan nasional berhadapan dengan beban pelayanan yang besar. Keterbatasan kapasitas ruang rawat dapat menyebabkan pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan kamar. Bahkan penelitian tentang alur pelayanan di RSCM pernah menunjukkan persoalan patient flow: pasien yang membutuhkan rawat inap dapat tertahan di IGD lebih dari waktu stabilisasi karena ruang rawat tidak tersedia. Kondisi ini dapat menyebabkan IGD penuh dan menghambat aliran pasien berikutnya. Artinya, persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar "pasien tidak sabar" atau "nakes tidak mau bekerja." Ada persoalan kapasitas rumah sakit, distribusi fasilitas, beban pelayanan, pembiayaan, hingga desain sistem kesehatan yang harus dipertanyakan. Maka ketika pasien dan tenaga kesehatan justru dipertentangkan, kita perlu bertanya: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan ketika pasien menyalahkan nakes dan nakes menyalahkan pasien?

Pasien dan Nakes Sama-Sama Terjebak

Persoalan ini tidak seharusnya diarahkan menjadi perang antara pasien BPJS dan tenaga kesehatan. Ketika fasilitas terbatas, pasien membludak, tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan, dan mekanisme pembiayaan menciptakan berbagai persoalan administratif, konflik akan mudah muncul di garis depan pelayanan: antara pasien dan dokter, pasien dan perawat, atau keluarga pasien dan rumah sakit. Padahal akar persoalannya berada pada “kalimat awal” tadi yaitu adanya infrastruktur yang terbatas. Karena itu, kritik terhadap komentar yang merundung pasien tetap penting. Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kondisi kerja dan struktur pelayanan yang dapat membuat tenaga kesehatan kewalahan.

Dalam paradigma kesehatan yang kapitalistik, layanan kesehatan mudah diposisikan sebagai komoditas. Rumah sakit membutuhkan pembiayaan untuk membayar tenaga kerja, menyediakan fasilitas, membeli obat, menjaga operasional, dan mengembangkan layanan. Di sisi lain, seharusnya ada negara yang memiliki kapabilitas untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. Seorang pasien tidak seharusnya berpikir, "Apakah saya cukup kaya untuk mendapatkan pelayanan yang layak?" Sebab kesehatan adalah kebutuhan dasar yang dijamin oleh negara.

Ketika Kepribadian Kehilangan Empati

Namun sistem yang buruk bukan satu-satunya persoalan. Komentar yang merendahkan pasien juga memperlihatkan persoalan pada level individu: bagaimana seseorang memandang manusia lain ketika berhadapan dengan perbedaan kelas, status, atau kemampuan ekonomi. Jika seorang pasien dipandang lebih rendah hanya karena menggunakan layanan jaminan kesehatan, maka masalahnya bukan sekadar etika komunikasi. Ada persoalan cara pandang terhadap manusia. Dalam perspektif Islam, kepribadian seorang Muslim tidak hanya dibentuk oleh kecakapan profesional, tetapi oleh karakter yang terikat dengan akidah dan syariat. Ilmu kedokteran yang tinggi seharusnya berjalan bersama ketakwaan. Keahlian tanpa akhlak dapat melahirkan tenaga profesional yang pintar, tetapi kehilangan rasa kemanusiaan. Karena itu, pembentukan karakter tidak cukup diserahkan kepada kode etik profesi. Ia harus dibangun dengan pendidikan berbasis akidah Islam, yang manusia sadar bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Islam memiliki paradigma yang khas tentang kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin negara. Negara berkedudukan sebagai raa'in—pengurus urusan rakyat—sehingga tidak boleh membiarkan rakyat kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan karena persoalan biaya. Pembiayaan kesehatan dalam sistem Islam tidak dibangun dengan menjadikan pasien sebagai sumber keuntungan. Negara memiliki mekanisme keuangan melalui Baitulmal, termasuk pengelolaan harta kepemilikan umum, untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan paradigma seperti ini, rumah sakit tidak didorong untuk melihat pasien semata sebagai "pelanggan" yang menghasilkan pemasukan. Pasien adalah manusia yang sedang membutuhkan pertolongan.

Mengembalikan Kesehatan kepada Hakikatnya

Empati kepada pasien memang harus dikembalikan. Tetapi empati saja tidak cukup untuk menyelesaikan sistem yang bermasalah. Dibutuhkan perubahan paradigma: dari kesehatan sebagai komoditas menjadi kesehatan sebagai kebutuhan dasar; dari negara sebagai regulator menjadi negara sebagai operator; dari tenaga kesehatan yang sekadar menjalankan profesi menjadi insan yang bekerja dengan ilmu sekaligus ketakwaan.

Sebab ketika manusia sedang sakit, yang paling ia butuhkan bukan cibiran. Ia membutuhkan pertolongan. Dan negara seharusnya hadir untuk memastikan pertolongan itu tidak pernah bergantung pada tebal-tipisnya dompet rakyat.