Krisis Senyap di Tengah Keramaian: Memahami Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Saat Ini

AZIZAH SRI RATNASARI

Edukasi | 2026-06-21 15:30:05

https://garudamart.com/wp-content/uploads/2024/11/Mental-health.webp

Bayangkan seseorang yang setiap hari tampak baik-baik saja di hadapan keluarga dan rekan kerja, namun diam-diam menyimpan kecemasan yang menghimpit dada, sulit tidur di malam hari, dan merasa tidak ada yang benar-benar memahaminya. Ia tidak melukai diri sendiri, tidak pula menangis di depan umum. Ia hanya dalam senyap berjuang. Gambaran inilah yang sesungguhnya mencerminkan wajah kesehatan mental jutaan orang Indonesia saat ini.

Kesehatan mental bukan sekadar soal gangguan jiwa berat yang membutuhkan rawat inap. Ia mencakup seluruh spektrum kondisi psikologis yang memengaruhi cara manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, di Indonesia, isu ini masih sering dipinggirkan, dianggap tabu, tanda kelemahan iman, atau kemewahan yang hanya relevan bagi kalangan tertentu. Padahal data terkini berbicara lain, dan realitasnya jauh lebih mengkhawatirkan dari yang banyak orang bayangkan.

Angka yang Tak Boleh Diabaikan

Laporan Nasional Kesehatan Jiwa Indonesia 2021 yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk dewasa Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, dengan estimasi puluhan juta jiwa terdampak. Lebih jauh, laporan tersebut menegaskan bahwa treatment gap atau kesenjangan layanan kesehatan mental di Indonesia masih di atas 90 persen artinya, kurang dari satu dari sepuluh orang yang membutuhkan pertolongan benar-benar mendapatkannya.

World Health Organization dalam World Mental Health Report yang dirilis tahun 2022 menyatakan bahwa depresi dan kecemasan merupakan dua gangguan mental paling umum di dunia, dengan total lebih dari 970 juta orang terdampak. Laporan ini juga menekankan bahwa sistem kesehatan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, belum mampu merespons beban tersebut secara memadai. Investasi global untuk kesehatan mental hanya mencapai rata-rata dua persen dari total anggaran kesehatan, dan di negara berpendapatan menengah ke bawah angkanya bahkan lebih rendah.

Pandemi COVID-19 memperparah kondisi yang sudah genting ini. Survei yang dilakukan Into The Light Indonesia pada tahun 2021 menemukan bahwa lebih dari 65 persen responden mengalami peningkatan tingkat stres selama masa pandemi, dan sebagian besar tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. Isolasi sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kehilangan orang-orang tercinta dalam waktu singkat meninggalkan luka psikologis yang tidak bisa sembuh hanya dengan berakhirnya status pandemi.

Stigma: Musuh Terbesar yang Tak Kasat Mata

Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kesehatan mental di Indonesia bukan semata keterbatasan fasilitas atau biaya meskipun keduanya juga bermasalah melainkan stigma sosial. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai kolektivisme dan penilaian komunal, seseorang yang mengakui mengalami gangguan mental sering kali dihadapkan pada penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Psikologi Klinis Indonesia oleh Oktariani dan Pratiwi pada tahun 2022 menemukan bahwa stigma sosial terhadap gangguan mental di lingkungan urban Indonesia masih sangat tinggi, bahkan di kalangan terpelajar sekalipun. Responden dalam penelitian tersebut mengakui cenderung menjaga jarak sosial dari individu yang diketahui pernah menjalani perawatan psikiatri, dan sebagian besar menganggap gangguan mental sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi dan kemajuan pendidikan belum secara otomatis mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

Dimensi keagamaan juga turut memainkan peran yang perlu dicermati secara proporsional. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa masalah kejiwaan semata-mata merupakan persoalan spiritual kurang iman atau terkena gangguan makhluk halus. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah jika ditempatkan dalam konteks yang tepat, karena spiritualitas memang memiliki efek terapeutik yang diakui ilmu pengetahuan. Namun bila digunakan sebagai pengganti pertolongan medis dan psikologis yang dibutuhkan, pandangan tersebut justru bisa menjadi penghalang pemulihan yang serius.

Akibat stigma yang mengakar inilah, banyak penderita memilih bungkam. Mereka menanggung beban sendirian, menunda mencari bantuan profesional bertahun-tahun, bahkan hingga kondisi mereka mencapai titik krisis. Putri, Wibhawa, dan Gutama dalam kajian mereka tahun 2022 mencatat bahwa salah satu faktor yang paling konsisten menghambat pemulihan kesehatan mental pasca pandemi di Indonesia adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengakui dan menerima kondisi psikologis mereka sendiri sebagai masalah yang sah dan perlu ditangani.

Generasi Muda dan Tekanan yang Berlipat Ganda

Jika berbicara soal kelompok yang paling rentan, generasi muda Indonesia layak mendapat perhatian khusus. Mereka tumbuh di era digital yang serba terkoneksi, namun paradoksnya justru sering merasa lebih kesepian dari generasi sebelumnya. Media sosial, yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi, kerap berubah menjadi arena perbandingan sosial yang melelahkan dan sumber kecemasan yang konstan.

Survei kesehatan jiwa mahasiswa yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI pada tahun 2022 menemukan bahwa hampir 64 persen mahasiswa mengalami gejala depresi pada tingkat sedang hingga berat, dan sekitar 62 persen mengalami kecemasan yang signifikan. Angka ini seharusnya mengejutkan semua pemangku kepentingan dari orang tua, pendidik, hingga pembuat kebijakan. Kita bicara bukan tentang minoritas kecil, melainkan mayoritas dari generasi penerus bangsa yang tengah berjuang diam-diam di balik prestasi akademik mereka.

Yuniarti dan Faturochman, dalam kajian yang diterbitkan Jurnal Psikologi UGM tahun 2024, mengkaji fenomena burnout di kalangan mahasiswa Indonesia dan menemukan bahwa generasi Z Indonesia mengalami burnout akademik pada usia yang semakin muda. Faktor pemicunya tidak hanya beban kuliah, tetapi juga tekanan untuk terus aktif berorganisasi, membangun portofolio digital, serta menghadapi ketidakpastian pasar kerja. Yang paling mengkhawatirkan, sebagian besar responden dalam penelitian itu tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah burnout mereka hanya tahu bahwa mereka lelah dan tidak tahu mengapa.

Fenomena ini diperparah oleh minimnya ruang pembicaraan yang aman. Di banyak keluarga dan institusi pendidikan, pertanyaan “Bagaimana kondisimu hari ini?” masih kalah dominan dibanding “Berapa nilai ujianmu?” Budaya yang mengutamakan produktivitas dan pencapaian di atas kesejahteraan emosional telah menciptakan generasi yang terampil berprestasi, namun tidak terbiasa merawat dirinya sendiri.

Ketimpangan Akses: Siapa yang Bisa Sehat?

Persoalan kesehatan mental di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks ketimpangan sosial-ekonomi yang struktural. Peta Jalan Kesehatan Jiwa Indonesia 2023–2027 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan mengakui secara eksplisit bahwa distribusi layanan kesehatan mental di Indonesia masih sangat tidak merata terkonsentrasi di kota-kota besar dan Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia dan daerah terpencil masih sangat kekurangan tenaga dan fasilitas.

Profil Kesehatan Indonesia 2021 mencatat bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 1.053 psikiater untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk rasio yang jauh di bawah standar minimal WHO sebesar satu psikiater per 100.000 penduduk. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat tertinggal dalam hal kapasitas layanan kesehatan jiwa dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Banyak keluarga yang anggotanya mengalami gangguan jiwa berat masih menempuh praktik pasung bukan karena kejam, melainkan karena tidak ada pilihan lain dan tidak memiliki akses terhadap layanan yang semestinya. Sementara biaya konsultasi psikolog atau psikiater swasta berkisar ratusan ribu hingga lebih dari setengah juta rupiah per sesi tidak terjangkau bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Meskipun layanan kesehatan jiwa secara teori sudah masuk dalam cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, implementasinya di lapangan masih penuh kendala. Santoso dan Rahmadhani, dalam penelitian tahun 2023, mencatat bahwa sebagian besar puskesmas belum memiliki tenaga psikolog klinis, sehingga kasus gangguan mental sering tidak terdeteksi atau salah ditangani di fasilitas kesehatan primer. Akibatnya, penderita baru mendapat penanganan ketika kondisi sudah sangat parah.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Menghadapi kompleksitas persoalan ini, solusinya tentu tidak tunggal. Diperlukan pendekatan berlapis yang melibatkan berbagai aktor dari individu, keluarga, komunitas, hingga negara.

Pada tingkat individu dan keluarga, yang paling mendasar adalah membangun kesadaran bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mengakui bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja dan mencari pertolongan bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian. Keluarga perlu belajar menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, dan menciptakan ruang aman bagi anggotanya untuk berbicara jujur tentang kondisi mentalnya.

Pada tingkat komunitas dan institusi, sekolah dan kampus memiliki peran yang sangat strategis. WHO dalam laporannya tahun 2022 merekomendasikan integrasi program kesehatan mental ke dalam sistem pendidikan sebagai salah satu intervensi paling cost-effective dalam menangani beban kesehatan mental global. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama: melatih guru dan dosen sebagai first responder kesehatan mental, dan memastikan setiap institusi pendidikan memiliki konselor yang benar-benar bisa diakses oleh siswanya. Komunitas keagamaan yang memiliki jangkauan luas juga bisa menjadi mitra strategis dalam menyebarkan pemahaman bahwa merawat jiwa adalah bagian dari tanggung jawab spiritual, bukan tanda kelemahan iman.

Pada tingkat kebijakan, komitmen pemerintah perlu ditingkatkan secara signifikan. Peta Jalan Kesehatan Jiwa Indonesia 2023–2027 telah menetapkan sejumlah target ambisius, termasuk penambahan tenaga psikolog di puskesmas dan penguatan program kesehatan jiwa berbasis komunitas. Namun target tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini, di mana anggaran kesehatan mental Indonesia masih berada di bawah satu persen dari total anggaran kesehatan nasional.

Mengakhiri Keheningan

Krisis kesehatan mental di Indonesia adalah krisis nyata, meskipun ia tidak selalu bersuara keras. Ia hadir dalam kelelahan yang tersembunyi di balik senyuman pegawai kantoran, dalam tangis tertahan seorang mahasiswa yang takut mengecewakan orang tuanya, dalam diam panjang seorang ibu yang kehilangan makna hidup setelah bertahun-tahun menanggung beban sendiri.

Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengakhiri keheningan ini. Bukan dengan solusi instan, bukan pula dengan menghakimi. Melainkan dengan memulai percakapan di meja makan, di ruang kelas, di mimbar masjid, di media sosial bahwa sehat itu menyeluruh: fisik, mental, dan sosial.

Indonesia yang maju bukan hanya Indonesia yang infrastrukturnya megah atau ekonominya tumbuh pesat, tetapi Indonesia di mana setiap warganya memiliki akses terhadap kesehatan yang seutuhnya termasuk kesehatan jiwanya. Dan perubahan itu dimulai dari keberanian kita semua untuk berkata: “Saya tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa.”