9 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat angkat bicara mengenai usulan supaya program pembinaan anak bermasalah di barak militer dijadikan program nasional. Menurutnya inisiatif pendidikan karakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu perlu dikaji secara komprehensif.
Atip menyampaikan Kemendikdasmen tak langsung menolak atau menerima program itu. "Sebaiknya dikaji terlebih dahulu secara komprehensif dari berbagai aspek," kata Atip kepada Republika, Jumat (9/5/2025).
Atip tak ingin terburu-buru soal nasionalisasi program pembinaan anak bermasalah di barak militer. Atip meyakini kebijakan itu perlu punya landasan kuat kalau mau digelar secara nasional. "Jangan terburu-buru (dilaksanakan secara nasional)," ujar Atip.
Terkait pengkajian ini, Atip menyebut Kemendikdasmen siap melakukannya. Tentunya pengkajian itu bakal digelar secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders pendidikan. "Insya Allah Kemendikdasmen akan mengkajinya ya," ujar Atip.
Selain itu, Kemendikdasmen ternyata belum mengagendakan pembicaraan hal ini dengan Dedi Mulyadi selaku empunya program. Atip tak menjelaskan alasan Kemendikdasmen tak menemui Dedi Mulyadi. Padahal Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sudah menemui Dedi terkait pendidikan karakter di barak militer. "Kami belum ada agenda untuk itu," ujar Atip.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono juga merespons usulan supaya program pembinaan anak bermasalah di barak militer dijadikan program nasional. Inisiatif pendidikan karakter itu digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aris memandang kebijakan tersebut sepatutnya dipertimbangkan lagi. Aris mengingatkan program itu wajib disesuaikan dengan hak anak. "Perlu dikaji lebih jauh, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak," kata Aris kepada Republika, Jumat (9/5/2025).
Aris menilai pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah cenderung lebih positif bagi anak. Sebab menurutnya pendidikan di sana sesuai bagi tumbuh kembang anak. "Pendidikan keluarga dan sekolah jauh lebih baik untuk tumbuh kembang anak. Ekosistem pelindungan anak di daerah juga perlu diberdayakan," ujar Aris.
Aris menyebut KPAI belum berencana berdiskusi dengan Dedi Mulyadi mengenai program itu. Tapi KPAI sudah meninjau pelaksanaannya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. "Kami sudah melakukan pengawasan ke lokasi pendidikan di Purwakarta dan Bandung," ujar Aris.
Setelah peninjauan, KPAI tengah menyusun rekomendasi terkait program tersebut. Rekomendasi itu akan disampaikan KPAI ke Pemprov Jabar dan Kementerian/Lembaga terkait anak. Salah satu hal yang disoroti KPAI menyangkut peningkatan kapasitas pengasuhan anak.
"Pemda perlu peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga, serta peningkatan kapasitas guru dalam memahami situasi anak dan skill penanganannya," ujar Aris.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pendidikan karakter yang digagas oleh Dedi Mulyadi. Menurut Pigai, program tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat.
“Kalau …uji coba pertama ini bagus ya kami meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus,” kata Pigai saat jumpa pers, Selasa (6/5/2025).
Pigai menegaskan ide yang digagas Dedi Mulyadi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sebaliknya, program ini sejalan dengan upaya presiden Prabowo dengan kebijakan populisnya untuk transformasi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi menyatakan saat ini belum saatnya program tersebut diadopsi secara luas karena masih dalam tahap uji efektivitas di Jawa Barat. Dedi sedang menyiapkan kelanjutan dari program barak militer berupa sekolah-sekolah khusus berbasis minat dan bakat di tiap kabupaten/kota. Sekolah ini nantinya akan menampung anak-anak lulusan pelatihan kedisiplinan untuk kembali mengakses pendidikan formal dalam lingkungan yang lebih terarah.
