Kalah di Pemilu Negara Bagian, Anwar Ibrahim Usung Kebijakan Bumiputera dan Gelontorkan Dana Tunai

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menjanjikan tambahan dana sebesar RM1 juta untuk masing-masing dari 222 daerah pemilihan federal di negara itu, termasuk wilayah yang dikuasai oposisi. Langkah ini menegaskan upaya pemerintahannya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil serta komitmen terhadap kebijakan berbasis kebutuhan, meskipun mereka kehilangan dukungan elektoral akibat persaingan dengan aliansi berbasis ras.

Anwar mengumumkan pendanaan tersebut dalam pidato penutupnya di Kongres Parti Keadilan Rakyat pada hari Minggu (16 Agustus), seraya menyatakan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan para konstituen.

Langkah ini diambil di tengah tekanan yang dihadapi koalisi Pakatan Harapan (PH) pasca-kemunduran elektoral baru-baru ini, serta adanya tanda-tanda peningkatan kerja sama antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) untuk mengonsolidasikan suara pemilih Melayu.

"Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa untuk setiap daerah pemilihan parlemen, saya akan memberikan tambahan dana sebesar RM1 juta," ujar Anwar, yang juga menjabat sebagai presiden PKR, dilansir CNA.

Anwar tidak merinci bagaimana alokasi tambahan tersebut akan disalurkan—apakah melalui anggota parlemen, instansi pemerintah, atau cara lainnya. Dalam pidatonya, ia juga membahas mengapa PKR dan koalisi Pakatan Harapan harus terus bekerja sama dengan BN, meskipun mereka merupakan rival dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini.

Alokasi tambahan ini muncul di tengah tuduhan bahwa Anwar tidak bersikap adil terhadap negara-negara bagian tertentu, terutama yang dikuasai oleh koalisi oposisi federal, PN.

"Jika ada kritik yang membangun, saya bisa menerimanya, namun faktanya saya tidak pernah mengurangi dana (untuk rakyat)," ujar Anwar.

Partai komponen utama PN, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), menguasai negara bagian Kelantan, Kedah, dan Terengganu.

"Mereka pergi ke Parlemen dan terus melontarkan hinaan. 'Ini perdana menteri yang kejam. Dia merampas semua pendapatan dari Kelantan dan tidak memberikan apa-apa'," kata Anwar.

"Kenyataannya, dana tambahan bernilai miliaran ringgit telah disalurkan untuk mengatasi permasalahan rakyat. Hal ini belum pernah dilakukan dalam skala sebesar ini sebelumnya," tambahnya.

Anwar menegaskan kembali fokus pemerintahannya pada kebijakan berbasis kebutuhan, bukan berbasis ras, meskipun ada keberatan dari sebagian kalangan masyarakat mayoritas Melayu-Muslim.

Kebijakan bumiputera Malaysia, yang bermula dari Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) tahun 1971, memberikan tindakan afirmatif bagi orang Melayu dan kelompok masyarakat adat dalam hal kepemilikan ekuitas, pendidikan, dan layanan sipil.