Jelang Operasi Pemberantasan Premanisme, Ini Peringatan Kapolda Metro Jaya untuk Ormas

7 hours ago 4

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya akan memulai operasi pemberantasan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (9/5/2025) hingga Kamis (15/5/2025). Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoyo menegaskan bahwa individu-individu di dalam ormas haruslah menjalankan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

"Kalau kita baca UU Ormas tahun 2017 ini sudah sangat mengatur asasnya, pendiriannya dan tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, UUD, dan UU yang berlaku apalagi sebenarnya harus menjunjung tinggi norma etika yang ada di dalam kehidupan masyarakat, norma agama, norma adat dan lain-lain," kata Karyoto saat ditemui usai menggelar Apel Siaga Anti Premanisme di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat.

Karyoto menyebutkan hal itu setelah seorang tokoh yang menurut masyarakat mengganggu kenyamanan baik yang diucapkan sebatas lisan dan perbuatan-perbuatan yang kontroversi oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam ormas.

"Perlu saya sampaikan bahwa UU ormas sendiri sangat jelas mengatur tentang bagaimana pendirian ormas, asas tujuan dan cara beroperasinya sebuah ormas," katanya.

Karyoto juga mengucapkan tidak melihat satupun individu yang tergabung dalam ormas menjalankan UU sebagaimana mestinya. "Kalau betul-betul para individu yang tergabung dalam ormas itu menjalankan UU, maka sangatlah damai," katanya.

Dia juga menyebutkan ormas itu sebuah kekuatan yang bersifat swadaya dan sukarela untuk membantu partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataannya banyak individu yang mencari pekerjaan melalui ormas.

Karyoto juga berharap kegiatan Apel Siaga Anti Premanisme ini dapat mengurangi aksi individu yang mencari keonaran dengan atribut ormas. "Kami siap menindak secara hukum bilamana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang," jelasnya.

sumber : Antara

Read Entire Article
Politics | | | |