7 hours ago
21
Ketua Partai Harapan Baru Israel Gideon Saar dan istrinya Geula berfoto di luar tempat pemungutan suara di kota pesisir Tel Avivi, pada 23 Maret 2021.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Pemerintah Israel dilaporkan telah memerintahkan Inggris untuk mengosongkan kantor konsulatnya di Yerusalem Timur. Kabar tersebut muncul setelah Inggris mengumumkan pelarangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Aljazeera, dalam laporannya pada Rabu (8/9/2026), mengungkapkan, Israel meminta Inggris menutup konsulatnya di Yerusalem Timur dalam waktu 30 hari. Laporan itu diperoleh dari dua pejabat Israel dan dua sumber lainnya yang mengetahui persoalan tersebut.
Staf Inggris dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS), bersama dengan mereka yang berada di Ramallah, juga harus pergi dalam waktu tujuh hari. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengonfirmasi bahwa Inggris akan dikeluarkan dari misi Gaza. Saar juga menyampaikan bahwa beberapa anggota parlemen Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, akan dilarang memasuki Israel.
Selain itu, Saar pun mengonfirmasi bahwa Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki. "Langkah Inggris secara moral terdistorsi, dan merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya," katanya, melabeli apa yang dia gambarkan sebagai tuduhan yang dibuat Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Ed Miliband sebelumnya sebagai "kebohongan keterlaluan”.
Sementara itu Menlu Inggris Ed Miliband, pada Rabu, mengatakan bahwa dia menyesali keputusan Israel. Namun dia mengaku tidak terkejut.“Kami mempertimbangkan konsekuensi dan manfaat dari tindakan ... dan kami pikir kami tidak bisa diam saja karena kami takut akan tindakan Israel,” ujar Miliband kepada BBC.
Larangan impor
Miliband telah mengumumkan, Inggris akan memberlakukan larangan impor barang atau produk yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan tersebut menjadi langkah menonjol Inggris sejak mengakui negara Palestina tahun lalu.
Pengumuman soal pelarangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat disampaikan Miliband saat berbicara di parlemen Inggris, Selasa (8/9/2026). Dia mengatakan, sudah menjadi kebijakan resmi Inggris memandang permukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat sebagai hal ilegal.
"Saya tidak percaya rakyat Inggris ingin kami mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman di toko-toko dan supermarket kami,"ujar Miliband.
