4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Negara-negara Eropa dilaporkan akan mulai menggodok pengakuan bersama terhadap negara Palestina. Pembicaraan akan dimulai pada Jumat pada tingkat resmi mengenai kemungkinan tersebut.
“Jika Anda bertanya kepada saya dua minggu yang lalu apakah akan ada pengakuan yang lebih luas [atas Palestina] oleh negara-negara barat, saya akan menjawab tidak. Tapi sekarang saya tidak begitu yakin,” seorang diplomat senior Arab di London berkata kepada the Guardian, kemarin.
Perkembangan ini terjadi menjelang konferensi yang disponsori PBB di New York yang dimulai pada 17 Juni, yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Perancis. Para pejabat di konferensi tersebut harus mendiskusikan konteks pengakuan negara Palestina.
Salah satu pertanyaannya adalah apakah perlu adanya pengakuan paralel terhadap Israel oleh negara-negara seperti Indonesia dan Arab Saudi, sesuatu yang dianggap mustahil karena tidak adanya jalan yang jelas menuju solusi dua negara.
Israel dengan tegas menentang solusi dua negara. Duta Besar AS yang baru untuk Israel, Mike Huckabee, dalam sebuah wawancara di surat kabar Haaretz menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan: “Saya bertanya apakah benar-benar perlu ada negara Palestina.”
Salah satu isu yang juga sedang dibahas adalah apakah mengakui Palestina akan berdampak pada perusahaan atau individu yang berdagang di wilayah penjajahan.
Brutalnya serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 sebelumnya telah memicu gelomang pengakuan negara Palestina di Eropa. Sebelum serangan, beberapa negara Eropa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Diantaranya Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovakia, Swedia, dan Siprus yang mengakui Palestina sebelum bergabung dengan UE. Setelah serangan, pada 22 Mei 2024, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia juga mengumumkan pengakuan mereka atas Palestina. Sedangkan Slovenia mengakui Palestina pada 4 Juni 2024
Belakangan, sikap negara-negara sekutu Israel di Eropa mulai berseberangan sehubungan dilanjutkannya serangan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menunda pembicaraan perdagangan dengan Israel pada Selasa dan menggambarkan penolakan Israel untuk mencabut blokade bantuan ke Gaza sebagai hal yang “keji”. Lammy berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, pada hari Rabu tentang hambatan yang menghalangi bantuan.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan pekan ini: "Kita tidak bisa meninggalkan anak-anak Gaza sebagai warisan kekerasan dan kebencian. Jadi semua ini harus dihentikan dan itulah sebabnya kami bertekad untuk mengakui negara Palestina."
