7 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior INDEF, Mohamad Fadhil Hasan, menilai ekonomi komando ala Prabowo Subianto rawan gagal tanpa dukungan unsur teknokratik yang kuat. Fadhil mengingatkan pentingnya kebijakan yang konsisten, realistis, dan fleksibel agar program-program populis seperti makan bergizi gratis tidak membebani fiskal negara.
“Sayangnya, dalam susunan kabinet saat ini, unsur teknokratis tersebut belum terlalu menonjol dibandingkan era Orde Baru,” kata Fadhil dalam Forum Guru Besar & Doktor INSAN CITA pada Rabu (14/5/2025) lalu.
Fadhil menjelaskan, ekonomi komando yang diusung Prabowo bukanlah sosialisme otoriter, melainkan sistem dengan perencanaan terpusat dan dominasi negara dalam pembangunan ekonomi. Ia juga mengingatkan, meskipun Orde Baru berhasil dengan teknokrasi yang kuat, tantangan ekonomi saat ini jauh lebih kompleks.
“Dari pengalaman Orde Baru, kita bisa mengambil tiga pelajaran penting: konsistensi, realisme, dan fleksibilitas,” ujar Fadhil.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi IPB, Prof Didin Damanhuri, menyebut bahwa ekonomi komando di Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut sebagai guided economy atau ekonomi terpimpin, yang menekankan peran negara dalam perekonomian. Didin berpendapat, sistem ini lebih sesuai dengan semangat UUD 1945 yang mengutamakan peran negara dalam ekonomi.
“Pasal 33 UUD 1945 lebih dekat dengan model Jepang yang heterodoks,” kata Didin, merujuk pada ekonomi Jepang yang sukses berkat kemitraan negara-swasta.
Didin juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang terus meluas, dengan 60 persen sektor ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. “Pembangunan hanya menciptakan sedikit lapangan kerja formal, kurang dari 400 ribu,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kembali mengedepankan nilai-nilai lokal yang kini semakin tergerus oleh digitalisasi dan arus globalisasi. "Kekuatan Asia terletak pada nilai-nilai keluarga dan sistem jaminan sosial informal," tambahnya.
Dengan tantangan tersebut, baik Didin maupun Fadhil sepakat, pemerintahan Prabowo harus memperkuat unsur teknokratik, melakukan restrukturisasi ekonomi, dan memperbaiki distribusi kesejahteraan agar Indonesia mampu bersaing dalam kebangkitan ekonomi Asia pada 2045.
