2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akan terus mengikuti mekanisme pasar di tengah dinamika energi global. Pemerintah memastikan perlindungan tetap diberikan kepada masyarakat melalui stabilitas harga BBM subsidi dan LPG.
Bahlil mengatakan, BBM non-subsidi memang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mampu sehingga penetapan harganya mengikuti hukum pasar. “Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, mohon maaf, itu dengan sendirinya hukum pasar,” kata Bahlil di Jakarta, Ahad (3/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat rentan melalui kebijakan subsidi energi. “Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, tantangan energi nasional masih dipengaruhi ketimpangan antara produksi dan konsumsi minyak. Konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting domestik berada di kisaran 605 ribu barel per hari sehingga kebutuhan impor mencapai sekitar 1 juta barel per hari.
Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui peningkatan lifting dan diversifikasi energi. Optimalisasi sumur migas menjadi salah satu strategi utama dengan mengaktifkan kembali sumur idle melalui intervensi teknologi dan insentif investasi. “Dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000,” ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan wilayah kerja migas yang telah memiliki rencana pengembangan agar segera berkontribusi pada produksi nasional. Eksplorasi blok baru juga terus dilakukan, termasuk temuan gas baru di Kalimantan Timur yang dinilai memiliki potensi signifikan.
Di sektor hilir, program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting menekan impor energi. Implementasi B40 yang ditingkatkan menuju B50 dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor solar. “Untuk solar dalam sejarah bangsa kita di 2026 alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar karena semua sudah dalam negeri,” kata Bahlil.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin. Program mandatory E20 ditargetkan berjalan pada 2028 guna menekan impor bahan bakar.
Dalam menjaga keamanan pasokan, pemerintah mengubah strategi impor minyak mentah dengan mencari sumber baru di luar kawasan Timur Tengah. Pasokan kini diperoleh dari Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia untuk mengurangi risiko gangguan geopolitik di jalur distribusi energi global.
“Begitu terjadi perang saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar kalau di sini gak bisa ya kita cari di tempat lain,” tutur Bahlil.
Ia menjelaskan, selama ini impor minyak Indonesia masih bergantung pada Timur Tengah dengan porsi sekitar 20 hingga 25 persen dari kebutuhan nasional. Pemerintah kemudian membuka komunikasi dengan negara produsen lain seperti Angola, Nigeria, Amerika Serikat, hingga Rusia. “Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia,” ujarnya.
Bahlil menegaskan diversifikasi impor menjadi bagian strategi menjaga ketahanan energi nasional agar pasokan tetap aman di tengah ketidakpastian global.
