1 day ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, ROKAN HILIR — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, memasuki fase kritis. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sebanyak 354 titik panas dan sembilan firespot aktif hingga 20 Juli 2025, menjadikan wilayah ini sebagai episentrum karhutla terbesar di Riau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, melakukan pemantauan udara di sejumlah kecamatan rawan seperti Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas. Kebakaran dilaporkan terjadi di lahan gambut kering yang sulit dijangkau dan minim akses air.
“Kami sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Namun demikian, perlu ada peningkatan intensitas pemadaman api agar karhutla di Rokan Hilir ini terselesaikan dalam waktu secepatnya,” ujar Hanif, Rabu (23/7/2025).
Titik api juga terpantau di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang sangat rentan terhadap penyebaran api secara masif. KLH pun memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna mempercepat dan memperkuat respons darurat.
Sebagai bagian dari operasi penanggulangan, BNPB telah mengerahkan lima helikopter water bombing. Hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 594 sortie pengeboman air telah dilakukan dengan total volume mencapai 2,37 juta liter.
Langkah tambahan dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang kembali diaktifkan sejak 21 Juli. Target wilayahnya mencakup Rokan Hilir dan sekitarnya, dengan bahan semai sebesar 1.000 kilogram NaCl untuk memicu hujan buatan.
KLH juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pemadaman di tingkat tapak dan memastikan keterlibatan aktif semua pihak.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengakhiri munculnya bahaya asap yang ada di Rokan Hilir. Cukup sudah bencana karhutla yang sedang terjadi ini. Kami akan segera menghubungi Kepala BNPB untuk segera mengirimkan bantuan pemadaman di wilayah atas dan mengoptimalkan pemadaman melalui darat oleh tim gabungan TNI, Polri serta pemerintah daerah setempat,” tegas Hanif.
KLH menekankan bahwa karhutla harus dipandang sebagai isu strategis dalam pembangunan ketahanan iklim nasional. Penanganan tidak boleh sekadar reaktif, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis iklim.
