Perkuat Integrasi Data Mangrove, Kemenhut Luncurkan Platform MANDARA

2 hours ago 4

loading...

Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform MANDARA sebagai sistem integrasi data mangrove nasional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto/Dok. SindoNews

JAKARTA - Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

MANDARA dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber agar menjadi satu referensi nasional yang akurat dan mutakhir. “Dengan MANDARA, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih. Baca juga: Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir

Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. “Melalui MANDARA, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menegaskan penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim . Data yang kuat, kata dia, akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.

Pengembangan MANDARA merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.

Read Entire Article
Politics | | | |