3 hours ago
3
Ilustrasi perempuan terlibat dalam proses perdamaian.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan dalam misi dan perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian bisa berkelanjutan dan memiliki kredibilitas, perempuan harus dilibatkan dalam pembicaraan. Perempuan juga perlu menjadi bagian dari delegasi yang mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang berperan aktif dalam mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Komitmen tersebut salah satunya tercermin dalam Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang memiliki kredibilitas dan legitimasi, harus dianggap sah oleh masyarakat yang terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang sering kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian dan rekonsiliasi efektif, perempuan harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia tersebut turut mengapresiasi upaya yang dilakukan ASEAN untuk mendukung peranan perempuan dalam perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam hal perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta bergerak maju dengan keterlibatan yang diarahkan pada pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara dan pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan dalam membangun kapasitas bagi perempuan di ASEAN, terutama akibat adanya keterbatasan dana dan prioritas lain yang juga membutuhkan pendanaan. Namun, dia menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam perdamaian ini harus menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, dia bahkan menilai bahwa jika pemerintah Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen, perempuan harus menjadi bagian dari solusi.
sumber : Antara
