Perang Asimetris Ala Iran

Abdul Ghofur
Pranata Humas BSSN sekaligus Praktisi Strategi Pertahanan dari Universitas Pertahanan

PASCASERANGAN udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke beberapa wilayah di Iran pada tanggal 28 Februari 2026 yang kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang beberapa wilayah di Israel dan pangkalan militer AS di wilayah Timur Tengah, terdapat istilah dalam peperangan yang kemudian banyak diperbincangkan oleh beberapa pihak. Istilah tersebut adalah Peperangan Asimetris (Asymmetric Warfare).

Strategi Asymmetric Warfare inilah yang disebut-sebut membuat Iran berada di atas angin, walaupun secara kekuatan militer AS dan Israel berada di atas Iran. Bahkan menurut laporan Global Fire Power, pada tahun 2026 AS adalah negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Asymmetric Warfare? Mengapa strategi perang ini memungkinkan Iran untuk tetap memberikan perlawanan yang efektif, bahkan mampu merepotkan AS dan Israel meskipun memiliki keterbatasan kekuatan?

Pendapat Pakar Tentang Asymmetric Warfare

Istilah Asymmetric Warfare mulai popular ketika Andrew Mack seorang akademisi dan pakar hubungan internasional, mempublikasikan jurnalnya yang berjudul : Why Big Nations Lose Small Wars: the Politics of Asymmetric Conflict yang diterbitkan pada tahun 1975. Dalam jurnal tersebut Mack mengambil basis argumentasi berdasarkan peristiwa Perang Vietnam (1955-1975) dan Perang Aljazair (1954-1962).

Mack menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare merupakan bentuk konflik yang ditandai oleh ketimpangan signifikan antara aktor-aktor yang terlibat, baik dalam kapasitas militer, sumber daya, teknologi, maupun posisi dalam sistem internasional. Namun demikian, esensi dari konflik asimetri tidak semata-mata terletak pada disparitas kekuatan material, melainkan pada perbedaan mendasar dalam kepentingan strategis, tingkat komitmen politik, dan persepsi terhadap perang tersebut. (Mack, 1975).

Menurut Mack, aktor yang lebih kuat cenderung memandang konflik sebagai kepentingan terbatas (limited war), sehingga memiliki ambang toleransi kerugian yang rendah. Sebaliknya, aktor yang lebih lemah seringkali memaknai konflik sebagai perjuangan eksistensial yang berkaitan dengan identitas, kedaulatan, atau kelangsungan hidup, sehingga menunjukkan tingkat ketahanan dan determinasi yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai paradox of power, di mana superioritas militer, sumber daya dan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kemenangan. Lebih lanjut Mack menjelaskan bahwa faktor kunci kemenangan bagi pihak yang lemah adalah komitmen politik, motivasi urgensi konflik serta strategi nonkonvensional seperti Perang Gerilya dan Insurjensi. (Mack, 1975).

Perkembangan berikutnya, beberapa peneliti dan akademisi mengembangkan konsep Asymmetric Warfare tersebut. Diantaranya, Thazha Varkey Paul dalam bukunya Asymmetric Conflicts: War Initiation by an Weaker Powers. Sama dengan Mack, Paul menjelaskan bahwa Asymmetric Warfare adalah konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, khususnya dalam hal militer dan sumber daya. Lebih lanjut Paul menjelaskan bahwa pihak yang lemah tidak selalu pasif, tetapi dapat secara rasional memilih untuk memulai konflik.

Pihak yang lemah berani melakukan inisiatif konflik atas dasar kalkulasi rasional dan tujuan strategis terbatas, misalnya: merebut kembali wilayah tertentu yang disengketakan, memaksa pihak kuat untuk duduk di meja perundingan, atau mengubah status quo yang dianggap merugikan pihak lemah. Paul mengambil contoh peristiwa Perang Yom Kippur (1973).

Mesir sebagai pihak yang lemah menyerang Israel yang lebih kuat bukan untuk menghancurkan Israel, tetapi untuk memaksakan perubahan status quo di Semenanjung Sinai dan membawa Israel ke meja diplomasi. (Paul, 1994)

Pada 1999, terbit sebuah buku yang merupakan terjemahan dari dokumen strategis karya dua Kolonel Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (People's Liberation Army, PLA), Qiao Liang dan Wang Xiangsui. Judul buku tersebut adalah: Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America. Dalam buku tersebut dikenalkan konsep Unrestricted Warfare (Perang Tanpa Batas) yang merupakan pengembangan dari konsep Asymmetric Warfare.

Perang Tanpa Batas adalah penggunaan segala sarana, termasuk cara-cara nonmiliter (ekonomi, siber, hukum, media, dan psikologi), untuk memaksa musuh mengikuti kepentingan entitas tertentu. Dalam konteks Perang Tanpa Batas, asimetris berarti menggunakan instrumen yang tidak dimiliki atau tidak siap dihadapi oleh lawan.

Berikut kutipan menarik dari buku tersebut:

“All of the cards have now been shown. We already know that war will not again be displayed in its original form. To a very great extent, war is no longer even war but rather coming to grips on the Internet, and matching the mass media, assault and defense in forward exchange transactions, along with other things which we had never viewed as war, now all possibly causing us to drop our eyeglasses. That is to say, the enemy will possibly not be the originally significant enemy, the weapons will possibly not be the original weapons, and the battlefield will also possibly not be the original battlefield.” (Liang & Xiangsui, 1999).

Kemudian pada tahun 2001, seorang peneliti di bidang hubungan internasional dan strategi perang, Ivan Arreguín-Toft, merilis buku yang berjudul : How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Arreguín-Toft mendefinisikan Asymmetric Warfare sama seperti para pakar sebelumnya, yaitu konflik antara dua aktor yang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan, di mana satu pihak adalah aktor kuat dengan keunggulan militer konvensional dan pihak lainnya adalah aktor lemah dengan keterbatasan kekuatan militer dan sumber daya. Arreguín-Toft menekankan bahwa hasil perang tidak ditentukan superioritas kekuatan dan sumber daya, melainkan oleh interaksi strategi yang digunakan kedua pihak.

Inilah yang membedakan dengan konsep-konsep Asymmetric Warfare sebelumnya. Arreguín-Toft menyebutkan pihak yang kuat dan pihak yang lemah mempunyai peluang yang sama untuk menang dan kunci kemenangannya adalah penggunaan strategi yang tepat untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. (Arreguín-Toft, 2001).

Pada tahun 2006, David L. Buffaloe seorang perwira militer angkatan darat AS (US Army) mengkritik penggunaan istilah Asymmetric Warfare yang saat itu dinilai terlalu luas dan cenderung digunakan untuk hampir semua konflik nonkonvensional, sehingga menjadi ambigu dan kurang efektif sebagai alat analisis.

Melalui artikel ilmiahnya yang berjudul Defining Asymmetric Warfare, ia kemudian merumuskan bahwa peperangan asimetris adalah konflik nontradisional antara aktor dengan ketimpangan kekuatan yang menempatkan populasi, budaya, dan perbedaan biaya sebagai faktor utama. Dengan demikian, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan memanfaatkan berbagai ketidakseimbangan tersebut. Pendekatan ini memperluas pemahaman peperangan asimetris menjadi lebih holistik dan relevan dengan dinamika konflik modern. (Buffaloe, 2006).

Pada 2007, Frank Hoffman seorang cendekiawan keamanan nasional dan praktisi kebijakan, mengenalkan konsep Hybrid Warfare sebagai transformasi dari Asymmetric Warfare. Hoffman tidak memandang Asymmetric Warfare sebagai kategori yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia berargumen bahwa konsep asimetri tradisional telah berevolusi dan melebur menjadi apa yang ia sebut sebagai Hybrid Warfare.

Lebih lanjut Hoffman menjelaskan bahwa Hybrid Warfare adalah bentuk perang yang menggabungkan berbagai metode dan sarana, baik konvensional maupun nonkonvensional, termasuk terorisme, insurgensi, dan operasi informasi, dalam satu medan konflik yang sama. (Hoffman, 2007).

Seorang penulis dan ahli kontra insurjensi, David Kilcullen pada tahun 2009 merilis sebuah buku yang berjudul The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Konsep Asymmetric Warfare dalam buku tersebut menekankan bahwa konflik antara aktor kuat dan aktor lemah tidak semata ditentukan oleh keunggulan militer, melainkan oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Kilcullen memperkenalkan konsep Accidental Guerrilla untuk menjelaskan bahwa banyak individu yang terlibat dalam konflik tidak selalu didorong oleh ideologi, melainkan oleh faktor situasional seperti tekanan lingkungan, kehadiran kekuatan asing, dan solidaritas komunitas lokal.

Dalam konteks tersebut, populasi menjadi pusat konflik (population centric), sehingga dukungan masyarakat sangat menentukan hasil. Kilcullen juga menekankan bahwa konflik asimetris sering bersifat lokal namun terhubung dengan kepentingan global, sehingga kompleks. Oleh karena itu, strategi tidak cukup hanya militer, tetapi harus mencakup pemahaman budaya, legitimasi politik, dan upaya memenangkan kepercayaan masyarakat sebagai kunci kemenangan. (Kilcullen, 2009)

Pada 2013, Andrew Mumford seorang akademisi dan sejarawan militer merilis sebuah buku yang berjudul Proxy Warfare. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Asymmetric Warfare tidak hanya terjadi karena ketimpangan kekuatan langsung antara dua aktor, tetapi juga karena penggunaan pihak ketiga (proxy) sebagai instrumen untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Dengan kata lain, asimetri diwujudkan melalui strategi tidak langsung (indirect approach), yaitu dengan mendelegasikan konflik kepada aktor lain. (Mumford, 2013)