REPUBLIKA.CO.ID, MANADO, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan tingkat inklusi keuangan di wilayahnya mencapai 95,11 persen pada tahun 2030. Target ambisius ini diumumkan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Reza Alexandro Wenas Dotulung, di Manado pada Kamis.
Reza menegaskan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kolaborasi dan sinergi program yang kuat antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga jasa keuangan non-bank. "Kami telah menargetkan di tahun 2030 inklusi keuangan di Sulut akan mencapai 95,11 persen, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi program baik pemerintah, maupun jasa keuangan," ujarnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Sulut akan memfokuskan upaya pada segmen masyarakat yang selama ini sulit terjangkau. "Kami akan memfokuskan pada masyarakat perdesaan dan pesisir, kemudian pelaku UMKM potensial dan kelompok pelajar serta perempuan," kata Reza merinci.
Strategi Akselerasi dan Sinergi
Sejumlah strategi akselerasi telah disiapkan. Pertama, inklusi sejak dini melalui implementasi masif Surat Edaran Gubernur tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) di seluruh jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas.
Kedua, digitalisasi ekosistem dengan memperluas program 'Pasar Siap QRIS' dan mendorong adopsi Fintech Lending resmi untuk menyediakan pembiayaan cepat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketiga, sinergi perlindungan melalui integrasi wajib penyaluran program bantuan sosial daerah via akun perbankan dan BPJS resmi.
Keempat, edukasi non-bank yang meliputi peningkatan kolaborasi aktif bersama Pegadaian, optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa, dan program literasi instrumen Pasar Modal.
Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, menyampaikan optimisme serupa. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan Sulut saat ini mencapai 69,98 persen. "Sementara indeks inklusi keuangan Provinsi Sulut berada di angka 94,37 persen," ungkapnya. Dengan capaian tersebut, ia optimistis target Pemprov Sulut pada tahun 2030 dapat tercapai.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

6 hours ago
20

















































