Mendorong Agenda WPS dalam Diplomasi Pertahanan

JAKARTA - Sejumlah tokoh perempuan Indonesia mendorong implementasi konkret dari resolusi internasional terkait Women, Peace, and Security (WPS), terutama dalam konteks diplomasi pertahanan dan pengambilan keputusan politik. Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Irine Yusiana mengkritik masih minimnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sektor perdamaian dan keamanan.

Irine menegaskan bahwa tanpa keterlibatan perempuan, upaya perdamaian dan keamanan menjadi tidak masuk akal. Irine menyoroti pentingnya afirmasi kebijakan agar perempuan bisa berperan secara setara. “Kuncinya adalah afirmasi. Kalau mau perempuannya bisa maju dan berdaya bersama dengan laki-laki untuk mengupayakan dunia yang lebih baik,” ujarnya dalam Seminar Peran Strategis Sektor Pertahanan dalam Agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Universitas Pertahanan, Rabu (7/5/2025).

Dia pun menekankan bahwa komitmen terhadap pengarusutamaan gender harus dilandasi tindakan nyata, bukan hanya retorika. Ia menuturkan bahwa Indonesia telah menjadi inisiator dalam mendorong partisipasi perempuan di tingkat global, termasuk di PBB.

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Women's Inspiration Awards 2025 Perayaan atas Kekuatan, Kecerdasan, dan Ketangguhan Perempuan Indonesia

Akan tetapi, lanjut dia, ukuran kemajuan bukan hanya jumlah perempuan di parlemen, melainkan seberapa banyak regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender. “Hari ini tuntutan untuk WPS bukan lagi sekadar jargon. Ini adalah PR kita bersama,” imbuhnya.

Irine pun menyinggung peran parlemen dunia, termasuk forum-forum internasional seperti di Uzbekistan, yang kini mulai menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam menangani konflik.

Dia mendorong sinergi antara parlemen dan eksekutif, serta pentingnya pendidikan dan standarisasi global yang mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi internasional strategis. “Akan menjadi sangat konyol kalau perempuan tidak diikutsertakan dalam membahas penanganan konflik,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Desy Ratnasari menegaskan, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ia merujuk pada Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan peran perempuan dalam perdamaian global.

“Perempuan harus menjadi pengambil keputusan dan subjek aktif dalam pelaksanaan pertahanan,” kata Desy.

Ia menekankan bahwa jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara utuh.