2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), ruang-ruang kemanusiaan justru menemukan relevansinya kembali. Di lapangan pengabdian masyarakat, mahasiswa diingatkan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar membawa ilmu, tetapi juga menghadirkan empati—sesuatu yang tak bisa digantikan mesin.
Pesan itu disampaikan Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Jefri S. Bale, kepada mahasiswa yang tengah menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan, teknologi secanggih apa pun tetap memiliki batas ketika berhadapan dengan realitas sosial manusia.
“AI tidak memiliki empati, ia tidak bisa meneteskan air mata saat melihat balita kekurangan gizi,” ujarnya.
Bagi Jefri, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas akademik, melainkan momentum menghadirkan sentuhan kemanusiaan. Di daerah seperti NTT, persoalan pembangunan tidak hanya membutuhkan data dan inovasi digital, tetapi juga kepekaan sosial yang lahir dari interaksi langsung dengan warga.
Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam pendekatan teknokratis yang kaku. Justru sebaliknya, mereka perlu membangun komunikasi yang hangat dan humanis agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa, kata dia, harus lebih banyak mendengar, belajar dari kearifan lokal, serta mampu menjembatani pengetahuan akademik dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi agen perubahan berbasis ilmu, tetapi juga representasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan.
Semangat pengabdian serupa juga terlihat di Sulawesi Tengah. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengerahkan sekitar 300 mahasiswa dalam program KKN Tematik Pertanahan yang menyasar persoalan konkret di masyarakat, yakni sertifikasi tanah wakaf.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Datokarama Palu, Sahran Raden, menjelaskan bahwa mahasiswa ditugaskan mengidentifikasi sekitar 800 bidang tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.
Tanah-tanah tersebut meliputi aset penting umat seperti madrasah, rumah ibadah, hingga tempat pemakaman umum. Sebagian besar berada di wilayah Kota Palu, yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum atas kepemilikannya.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, program ini menjadi bagian dari percepatan sertifikasi tanah melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Mahasiswa tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi terlibat langsung dalam proses teknis di lapangan, mulai dari validasi data, pemetaan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah.
sumber : Antara
