Guru Besar UMJ Soroti Tantangan Kepala BGN Sudaryono Benahi Tata Kelola MBG

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga memiliki konsekuensi politik bagi pemerintah.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian dan membenahi tata kelola MBG.

Menurut Sri Yunanto, pergantian kepemimpinan di BGN menunjukkan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap evaluasi dan perubahan manajemen demi memastikan program prioritas tersebut mencapai tujuan.

Baca juga: Muktamar ke-35 NU Rekomendasikan Pemerintah Jalankan Putusan MK terkait Anggaran MBG

"Secara politik, MBG ini program prioritas Pak Prabowo. Semua tahu Pak Prabowo adalah pimpinan Gerindra. Karena itu, keberhasilan MBG juga menjadi tanggung jawab politik Pak Prabowo dan Gerindra," kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Senin (31/8/2026).

Ia menilai penunjukan Sudaryono, yang merupakan kader muda Gerindra, dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kendali politik sekaligus manajerial terhadap implementasi MBG.

Menurut dia, persoalan yang harus menjadi perhatian bukan lagi mengenai apakah MBG akan dilanjutkan atau dihentikan. Kebijakan untuk menjalankan program tersebut sudah diambil sehingga pekerjaan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

"Jadi sekarang bukan soal dilanjutkan atau tidak. Kebijakan sudah diambil. MBG harus secepatnya dibuat efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo: Penerima MBG Capai 62 Juta Orang

Sri Yunanto mengatakan pekerjaan rumah terbesar Sudaryono adalah memperbaiki manajemen dan tata kelola MBG, terutama sistem pengendalian dari SPPG hingga makanan diterima penerima manfaat.

Ia menilai penindakan terhadap pegawai termasuk ASN dan juga SPPG yang melanggar aturan merupakan bagian penting dari pembenahan. Namun, tindakan tersebut harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem agar persoalan tidak terus berulang.

"Kalau ada indikasi korupsi, harus diusut. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, diperingatkan, dikenai sanksi atau diberhentikan sesuai ketentuan. Itu bagian dari punishment. Tetapi bersamaan dengan itu manajemennya harus diperbaiki," katanya.

Menurut Sri Yunanto, pengawasan MBG tidak boleh bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah muncul persoalan seperti dugaan keracunan atau penyimpangan anggaran.

Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan sejak awal proses. Mulai dari pengadaan bahan pangan, proses memasak, standar kebersihan, pengujian makanan, pengemasan, pengiriman hingga makanan diterima siswa harus masuk dalam sistem monitoring.