loading...
Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menyoroti sistem distribusi terbuka gas 3 kg yang saat ini dinilai masih sangat rapuh. Foto/Dok Partai Perindo
JAKARTA - Kelangkaan elpiji tiga kilogram yang melanda berbagai daerah, mulai dari Solo, Purworejo, hingga Samarinda, terus membebani napas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini dinilai berlawanan dengan semangat kemerdekaan dan perayaan HUT ke-81 RI yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Krisis pasokan gas elpiji tiga kilogram terus berlanjut pada pekan pertama Agustus 2026, seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, di mana kelangkaan memicu lonjakan harga eceran hingga Rp35.000 per tabung dan menghambat operasional pelaku usaha mikro.
Tersendatnya distribusi barang bersubsidi tersebut juga terjadi di wilayah lain, seperti di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang sempat memicu keluhan kelangkaan hingga memunculkan fenomena pembelian secara berlebihan oleh warga masyarakat.
Merespons rentetan krisis energi tersebut, Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menyoroti sistem distribusi terbuka yang saat ini dinilai masih sangat rapuh. Evaluasi menyeluruh terkait data kuota serta perombakan jalur penyaluran harus segera dilakukan demi melindungi masyarakat kelas bawah.
"Kami mengusulkan agar pangkalan gas dibekali sistem digital. Jadi, saat warga membeli, datanya bisa langsung dicocokkan untuk memastikan mereka memang berhak menerima subsidi ," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Kelangkaan gas di tingkat eceran secara langsung menghantam biaya operasional dan kelangsungan hidup pelaku usaha kecil. Kondisi yang kian mendesak ini menuntut pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat sasaran.
Baca Juga: LPG ke Industri Bakal Dibatasi, Kebutuhan Gas Melon Jadi Prioritas
